You are here: BAB II: Kebijakan Pembangunan
BAB II Kebijakan Pembangunan
2.1 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai Tahap Pertama Implementasi RPJPN Tahun 2025– 2045 yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara- negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara Dalam RPJPN Tahun 2025–2045 telah dirumuskan strategi besar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda pembangunan. Misi pembangunan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi 17 arah (tujuan) pembangunan (Gambar Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045) dan diukur keberhasilannya dengan 45 indikator utama.
Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 44 Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045 RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045 (Gambar Berikut).
45 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 Tahap I 46 Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, dengan RPJMN 2025–2029 disusun Tahun negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025– Delapan Asta Cita.
2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.
Visi Misi Presiden 2025–2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik arti bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins.
Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.
Visi Misi Presiden 47 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas implementasi Nasional ini merupakan wujud langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup untuk mencapai langkah-langkah strategis keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.
Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029.
Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).
Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis tiap strategis seperti halnya proyek strategis nasional.
Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–
- Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 strategi menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
48 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan 49 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RPJPN Tahun 2025–2045 50
2.2 Kerangka Pikir dan Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029 RPJMN Tahun 2025–2029 mengelaborasi substansi seluruh Indonesia. Highlight intervensi kebijakan dari pendekatan perencanaan teknokratik dan wilayah dan provinsi ini disusun untuk menjadi politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025– 2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.
Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045.
Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara pembangunan.
konkret untuk mencapai sasaran Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025–2029 juga menjadi dasar rencana dan pembangunan berjalan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang sesuai hukum penyusunan rencana kerja di diperlukan.
Pengendalian pembangunan Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana juga harus diselaraskan pembangunan daerah dengan RPJMN Tahun 2025–2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.
Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi strategi kewilayahan tidak hanya mencakup pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan namun mencakup pula rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.
Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.
Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kerangka Pikir RPJMN Tahun 2025–2029 51 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025–2029 Prioritas pembangunan yang terukur dan tersinergi manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang dengan baik, strategi pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi konkret, serta tata kelola dan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang kuat menjadi daya merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi ungkit RPJMN Tahun 2025–2029 dalam mencapai pembangunan jangka panjang nasional.
sasaran pembangunan.
Strategi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya Strategi menurunkan kemiskinan.
Pemerintah berkomitmen untuk memberantas tingkat kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, 52 layanan maupun keterbatasan akses terhadap dasar. Pada periode 2025–2029, pemerintah terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan.
Untuk mendukung efektivitas strategi penurunan menetapkan dua target utama dalam upaya kemiskinan, akan dilakukan penyempurnaan penurunan kemiskinan. Pertama, menurunkan metodologi penghitungan angka kemiskinan, agar tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5–5,0 untuk langkah persen, strategis sebagai lebih akurat, sesuai dengan perkembangan standar hidup layak, serta terbandingkan antar waktu dan memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat wilayah.
memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada USD 2,15 Purchasing Power Parity per kapita per hari. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan Pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
ini mencakup pengurangan beban Pendekatan pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (caregiving).
Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan dalam RPJPN pada periode RPJMN Tahun 2025–2029 53 Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi.
Strategi ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan Strategi pertama adalah memastikan stabilitas penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi untuk mendukung graduasi dari kemiskinan.
yang ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan inklusif bertujuan memastikan Langkah termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis yang dilakukan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan sumber daya produktif, dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi Kartu Usaha menekankan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan swasta.
Menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.
Strategi keempat memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas yaitu Strategi kedua dilakukan dengan mengurangi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan Papua Barat Daya serta wilayah-wilayah 3T dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang layak, layanan kesehatan, pendidikan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar pakai melalui Sistem Registrasi Sosial Ekonomi serta dalam diperkuat melalui teknologi digital lainnya.
penyaluran.
54 Prasyarat Penurunan Kemiskinan Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan kepentingan dalam memfokuskan sumber daya dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.
Nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu pertama, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penerapan pendekatan inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program terstandar, yang pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketiga, optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor Melalui sinergi dari keempat strategi ini, pemerintah optimis penurunan kemiskinan dapat tercapai.
Pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan untuk memastikan program-program yang dijalankan dan memiliki dampak nyata yang berkesinambungan.
Strategi meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan manusia menempatkan swasta untuk mempercepat peningkatan manusia dan masyarakat pada bagian sentral keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar sebagai obyek dan subyek pembangunan. Dengan memprioritaskan pembangunan manusia, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kuat untuk serta teknologi. Keempat, komitmen keberpihakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik yang seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku berkelanjutan.
55 Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya.
sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Lebih ilustrasi kerangka pikir pembangunan lanjut, Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan manusia digambarkan berikut ini.
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia RPJPN 2025–2045 56 Sebagai tolok ukur capaian peningkatan kualitas sumber daya manusia pada RPJPN Tahun 2025–2045 antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta dan RPJMN Tahun 2025–2029, digunakan Indeks penciptaan tenaga kependidikan berkualitas.
Modal Manusia yang merefleksikan potensi Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan kontribusi pertumbuhan sumber daya manusia ekonomi, terhadap berdasarkan melalui wajib belajar 13 tahun; pembangunan dan revitalisasi penyelenggaraan sekolah unggul;
keterjangkauan akses dan kualitas pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang yang tersedia selama periode tumbuh kembang berkualitas;
restrukturisasi kewenangan manusia. Dalam lima tahun ke depan, Indeks Modal Manusia ditargetkan meningkat dari 0,54 di tahun pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029.
pendidikan anak usia dini; pencegahan dan Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang pendidikan tidak sekolah; peningkatan penanganan anak relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi;
serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.
57 Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Peningkatan Kualitas SDM 58 Sedangkan di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga angka kelangsungan hidup anak dan dewasa.
pada peningkatan kualitas hidup seluruh Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 masyarakat.
hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan;
penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya juga meningkatkan pendapatan nasional tetapi memperkuat basis fiskal untuk mendanai program- program kesejahteraan sosial dan mengurangi Strategi mencapai pertumbuhan tinggi kesenjangan antarwilayah.
berkelanjutan. Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis.
Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya kemiskinan, untuk mengatasi peningkatan modal manusia sementara berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029.
Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro- growth. Lebih lanjut disampaikan pada infografis di bawah ini.
59 Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Dalam hal ini terdapat faktor pendorong yang dapat mengakselerasi pemerataan antarwilayah sebagai berikut.
60 Pendekatan mengoperasionalkan lintas sektor digunakan dalam pertumbuhan strategi Prioritas Nasional pengembangan 3 menitikberatkan pada infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi berkelanjutan. Di dalam Prioritas Nasional ekonomi kreatif. Selanjutnya Prioritas Nasional 4 2 dititikberatkan pada langkah mencapai menitikberatkan pada pengembangan Sumber swasembada energi, swasembada air, ekonomi hijau, ekonomi digital, swasembada pangan, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi biru.
Daya Manusia berkualitas.
61 Prioritas Nasional 5 menitikberatkan pada hilirisasi Transformasi sektor publik sebagai pengungkit Sumber Daya Alam unggulan, industri padat karya mewujudkan strategi penurunan kemiskinan, terampil, industri padat teknologi inovasi, industri peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan serta berkelanjutan. Untuk dapat menjadi pengungkit ekonomi tinggi yang kuat pencapaian sasaran pembangunan diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Transformasi digital merupakan elemen kunci mendorong birokrasi yang transparan, inklusif, efisien, dan akuntabel termasuk mengurangi kebocoran anggaran melalui pendekatan yang berbasis data dan bukti.
dasar, dan pengembangan kawasan.
Adapun Prioritas Nasional 6 menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, Prioritas Nasional 7 menitikberatkan pada reformasi birokrasi, serta Prioritas Nasional 8 menitikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan.
62 Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
Data yang terintegrasi dan saling terhubung digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.
kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional. Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau. Upaya ini didukung oleh penguatan Melalui program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik.
yang Dengan yang andal, data teknologi terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional.
63 Dalam era perkembangan masyarakat yang penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi semakin mengatur/meregulasi kompleks, tuntutan untuk bertambah, dilakukan dengan beberapa metode, meliputi (1) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan- semakin sehingga regulasi memegang peranan yang krusial ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan atau sektor tertentu; (2) kodifikasi, yaitu dengan bernegara. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, dalam menggabungkan sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang- ketentuan-ketentuan terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan undangan yang sistematis dan mudah dipahami; (3) fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen;
hukum. Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan dan/atau (4) omnibus legislation, yaitu pembentukan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, peraturan yang menggabungkan pembentukan dan/atau norma pencabutan berbagai norma dalam berbagai perubahan dengan baru peraturan yang luas.
sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, agile, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong 64 Kegiatan Prioritas Utama Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama.
Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029.
Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memerhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya.
Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029 No Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 1 Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, Prioritas Nasional 1 dan Sehat Industri (BEJO’S) 2 3 4 Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest Prioritas Nasional 2 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan 5 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan 6 7 8 9 Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) Pengembangan Pangan Hewani Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati 10 Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan 11 Peningkatan Penyediaan Energi 12 Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi 13 Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan 14 Konservasi Sumber Daya Air 15 Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir 16 Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS 17 Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa 18 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital 19 Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya 20 Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan 21 Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 22 Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau 23 Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut 65 No Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 24 Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan 25 Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR 26 Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut 27 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Prioritas Nasional 3 28 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital 29 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta- Prambanan 30 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena 31 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba 32 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo 33 Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim 34 Pengembangan Koperasi Sektor Produksi 35 Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Prioritas Nasional 4 36 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas 37 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 38 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul 39 Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja 40 Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi 41 Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi 42 Penurunan Kematian Ibu dan Anak 43 Pencegahan dan Penurunan Stunting 44 Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 45 Penuntasan TBC 46 Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita 47 Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi 48 Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis 49 Investasi pelayanan kesehatan primer 50 Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses 51 Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan 52 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya 53 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi 54 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga 55 Pengembangan Hilirisasi Nikel 56 Pengembangan Hilirisasi Tembaga Prioritas Nasional 5 66 No Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional 57 Pengembangan Hilirisasi Bauksit 58 Pengembangan Hilirisasi Timah 59 Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit 60 Pengembangan Hilirisasi Kelapa 61 Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut 62 Pengembangan Industri Kimia 63 Pembangunan Industri Semikonduktor 64 Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil 65 Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja 66 Pengembangan Industri Dirgantara 67 Pengembangan KEK Sei Mangkei 68 Pengembangan KIT Batang 69 Pengembangan KI Weda Bay 70 Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Prioritas Nasional 6 Kesejahteraan 71 Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif 72 Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif 73 Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara 74 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU 75 Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa 76 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Prioritas Nasional 7 77 Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN 78 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas 79 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan 80 Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 81 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Prioritas Nasional 8 82 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan 83 Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut Secara lebih rinci masing-masing Kegiatan Prioritas Utama disampaikan pada Apendiks Daftar Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025–2029.
Proyek Strategis Nasional Proyek Strategis Nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
utamanya mendukung dan memastikan Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada Strategis Nasional. Perencanaan dan penyusunan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 Proyek Strategis Nasional dilakukan dengan khususnya Program Prioritas Presiden termasuk menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk 67 meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemiskinan, mengurangi Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian pembangunan. Proyek Strategis Nasional antara lain Program Makan Bergizi Gratis, proyek-proyek yang RPJMN sasaran-sasaran dukungan dari Pemerintah.
yang memerlukan berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek- proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.
Proyek Strategis Nasional dapat Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian Proyek-Proyek Strategis Nasional merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Proyek Strategis Nasional dilaksanakan melalui Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta.
mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk Kerangka Pikir Proyek Strategis Nasional 68 memastikan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah Dalam rangka percepatan proses perencanaan, kelancaran penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi kesiapan serta kinerja pengendalian operasi, termasuk di dalamnya pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko mekanisme pembiayaan untuk Proyek Strategis pembangunan pengendalian dan evaluasi nasional.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat dapat memberikan Nasional, kemudahan baik dalam bentuk perizinan maupun pemerintah dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Nasional non perizinan. Untuk maksud tersebut, akan yang dilakukan secara terintegrasi dengan dilakukan harmonisasi regulasi dan penataan mekanisme RKP.
kelembagaan Nasional.
pengelolaan Proyek Strategis Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025–2029*) No Proyek Lokasi Pelaksana Baru Makan Bergizi Gratis 1 Program Makan Bergizi Gratis Nasional Badan Gizi Nasional (sebagai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan koordinator) Baru 2 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Nasional Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator) 3 Pembangunan dan Nasional Penyelenggaraan Sekolah Unggul Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator) 4 Pembangunan Rumah Sakit Nasional Kementerian Kesehatan Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota 5 Program Penuntasan TBC Nasional Kementerian Kesehatan Carry over 6 Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Baru Swasembada Pangan Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum 7 Pengembangan Lumbung Pangan Kalimantan Tengah, Sumatera Kementerian Pertanian, Swasta : Pengembangan Food Estate Selatan, Papua Selatan 8 Ketahanan Pangan Melalui Nasional Kementerian Kehutanan (sebagai Perhutanan Berbasis Masyarakat koordinator) 9 Layanan Irigasi Pendukung Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Lumbung Pangan Nasional 10 Peningkatan Produksi Daging Sapi Nasional Kementerian Pertanian, Swasta dan Susu Sapi 11 Pembangunan Pelabuhan Bali Perikanan Nusantara Pengambengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta 12 Revitalisasi Akuakultur Jawa Barat Kementerian Kelautan dan Berkelanjutan di Pantura Perikanan 69 No Proyek Lokasi Pelaksana Baru Swasembada Air 13 Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Kementerian Pekerjaan Umum Timur, Banten dan Jawa Tengah Pemprov DKI Jakarta Carry over 14 15 16 17 18 19 Baru 20 21 22 23 Bendungan Way Apu Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Bendungan Jragung Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Bendungan Mbay Nusa Tenggara Timur Kementerian Pekerjaan Umum Bendungan Bulango Ulu Gorontalo Kementerian Pekerjaan Umum SPAM Regional Wosusokas Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum SPAM Regional Benteng - Kobema Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum Swasembada Energi PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi Kalimantan Utara Swasta Bioetanol (Berbasis Tebu) Sumatera Utara, Lampung, Jawa Dikoordinasikan Kementerian Barat, Jawa Tengah, Daerah Energi Sumber Daya Mineral Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan Biorefinery Sumatera Riau, Sumatera Selatan PT Pertamina RDMP RU VI Balongan (Rescoping) Jawa Timur PT Pertamina Carry over 24 Pengembangan Lapangan Abadi Maluku Swasta Wilayah Kerja Masela 25 26 Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) Jawa Timur Pengembangan Biofuel dari Jawa Timur PT Pertamina PT Pertamina Metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro 27 North Hub Development Project Kalimantan Swasta Selat Makassar RDMP RU IV Cilacap (Rescoping) Jawa Tengah Biorefinery Cilacap Jawa Tengah PT Pertamina PT Pertamina Pembangunan Jaringan Gas Batam, Palembang, Pekanbaru, PT Pertamina/PGN Perkotaan Makassar, Jakarta, Bekasi, Palu Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital 28 29 30 Baru 31 Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Kementerian Pertanian, Swasta Ubi Jalar Tenggara, Papua Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu 32 Program Hilirisasi Garam: Proyek:
Jawa Timur BUMN, Swasta Pembangunan Soda Ash 70 No Proyek Lokasi Pelaksana 33 Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Swasta Kelapa, Rumput Laut Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 34 Program Hilirisasi Nikel, Timah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, PT MIND ID, Swasta Bauksit, Tembaga Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, 35 Program Pengembangan Industri Nasional Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia 36 Program Pengembangan Industri Banten Swasta Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project 37 Pengembangan Layanan Digital Nasional Pemerintah Terpadu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator) 38 Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Badan Informasi Geospasial Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia Carry over 39 Pengembangan KEK Arun Nanggroe Aceh Darussalam BUPP KEK Arun Lhokseumawe Lhokseumawe 40 Pengembangan KEK Sei Mangkei Sumatera Utara BUPP KEK Sei Mangkei 41 Pengembangan KEK Galang Kepulauan Riau BUPP KEK Galang Batang Batang 42 Pengembangan Kawasan Industri Jawa Tengah Terpadu Batang 43 Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Barat Ketapang Bangun Sarana 44 Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Utara Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Swasta Swasta Swasta 45 Pengembangan Kawasan Industri Maluku Utara Swasta Weda Bay 71 Proyek Lokasi Pelaksana No 46 47 48 49 50 51 Kawasan Industri Bantaeng Sulawesi Selatan Kawasan Industri Teluk Bintuni Papua Barat dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS Kawasan Industri Tanah Kuning Kalimantan Utara Kawasan Industri Pulau Ladi Kepulauan Riau Kawasan Industri Fakfak Papua Barat Kawasan Industri Indonesia Sulawesi Tengah Dahuaxing Industry Park 52 Kawasan Industri Indonesia Huali Sulawesi Selatan Industry Park 53 Kawasan Industri Wiraraja Green Kepulauan Riau Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park Swasta Swasta Swasta Swasta BUMN Swasta Swasta Swasta 54 Kawasan Industri Indonesia Giga Sulawesi Tenggara Swasta Industry Park 55 Kawasan Industri Kolaka Sulawesi Tenggara Swasta Resources Industrial Park 56 57 Kawasan Industri ASPIRE Stargate Sulawesi Tenggara Pengembangan Kawasan Industri Kepulauan Riau Swasta Swasta Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran 58 Kawasan Industri Tekno Hijau Sulawesi Tenggara Swasta Konasara Kawasan Industri Futong Riau Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat Kawasan Industri Kumai Multi Kalimantan Tengah Energi Kawasan Industri Alumina Toba Kalimantan Barat Kawasan Industri Indo Mineral Sulawesi Tengah Mining Kawasan Industri Tabuk Kalimantan Tengah Kawasan Industri Rimau Kalimantan Tengah Konektivitas dan Kawasan 59 60 61 62 63 64 65 Baru 66 Pengembangan Pelabuhan Maluku Ambon Terpadu 67 Pembangunan Jalan Tol Sumatera Terintegrasi dengan Utilitas Swasta Swasta Swasta Swasta Swasta Swasta Swasta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan BUMN (Penugasan) 68 Penataan Kawasan Pusat Papua Tengah, Papua Selatan, Pemprov Papua Tengah, Pemprov Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Papua Pegunungan, dan Papua Barat Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat 72 No Proyek Lokasi Pelaksana Carry over 69 Pembangunan Ibu Kota Nusantara Ibu Kota Nusantara Otorita IKN, Kementerian (IKN) Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta 70 Pembangunan Pelabuhan Jawa Barat Kementerian Perhubungan Patimban 71 Pembangunan Jakarta DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten Kementerian Perhubungan, Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta 72 73 Jalan Tol Serang - Panimbang Banten Kementerian Pekerjaan Umum Jalan Tol Probolinggo - Jawa Timur Kementerian Pekerjaan Umum Banyuwangi 74 Jalan Tol Akses Pelabuhan Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum Patimban Baru Perumahan dan Permukiman 75 Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator) 76 Program Pembangunan Instalasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Pemerintah Kota lokasi proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Selatan, Bekasi, Bandung, dan Swasta Listrik Berbasis Teknologi Ramah Semarang, Makassar, Denpasar, Lingkungan Palembang dan Manado Carry over 77 Jakarta Sewerage System DKI Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
*) Keterangan:
(a) Daftar Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah/ ditambah berdasarkan evaluasi atas Proyek-Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
(b) (c) Penyusunan dan penetapan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.
Proyek Strategis Nasional, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden.
73 Tema Wilayah Tahun 2025–2029 Strategi Kewilayahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Prioritas (Asta Cita) Presiden-Wakil Presiden terpilih untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju unggul, dan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Seluruh program prioritas tersebut perlu dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap tahapan memerhatikan kesinambungan dan pembangunan sesuai RPJPN 2025–2045 yang Mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar dirumuskan maka yang ada. Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan pulau dalam RPJMN Tahun 2025–2029 di atas memerlukan dukungan dari itu, perlu sinergi pemerintah daerah. Untuk kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Penguatan Tata Kelola Pembangunan:
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional menekankan pada tiga transformasi dan dua landasan transformasi.
Perubahan kondisi internal dan eksternal sangat dinamis yang membutuhkan respons kebijakan Tujuan pembangunan kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia.
Indonesia-Kawasan Timur yang adaptif. Penyusunan kebijakan didesain mempertimbangkan peluang dan tantangan atau potensi risiko yang dihadapi.
Di dalam penyusunan RPJMN Tahun 2025–2029, Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan terutama dalam penyusunan intervensi kegiatan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan prioritas utama, telah diinisiasi penerapan pusat wilayah pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, pengembangan afirmasi, perencanaan berbasis risiko. Desain kebijakan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk risiko pembangunan. Indikasi risiko yang perlu mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan dengan juga kewilayahan penguatan ekosistem percepatan pembangunan didukung perlu diantisipasi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas utama tersebut antara lain dapat berupa risiko sosial seperti penolakan masyarakat dan sengketa daerah. Strategi pengembangan wilayah secara antarkelompok adat akibat kondisi lahan berupa khusus dituliskan pada Bab IV Arah Pembangunan Wilayah serta menjadi Lampiran IV Arah Kebijakan Kewilayahan per Provinsi yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2025–2029.
74 Penerapan MRPN Lintas Sektor ulayat, serta ketidakstabilan sosial di daerah konflik yang dapat menghambat pelaksanaan proyek, risiko Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor memperkuat pengendalian pelaksanaan ekonomi seperti fluktuasi harga dan minat investasi, yang selama ini lebih bersifat reaktif atas masalah risiko lingkungan seperti cuaca ekstrem, deforestasi yang sudah terjadi (problem-based). Dengan adanya dan hilangnya ekosistem, serta risiko tata kelola inkonsistensi kebijakan dan potensi seperti Manajemen Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat Risiko penyalahgunaan wewenang.
Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama implementasi tersebut merupakan bentuk Risiko awal Manajemen proaktif-kolaboratif dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Pembangunan Nasional Lintas Sektor, yang Pengendalian pelaksanaan berbasis MRPN mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Risiko Tahun tentang Manajemen 2023 diintegrasikan pembangunan dengan manajemen yang memanfaatkan kinerja sistem Pembangunan Nasional. Indikasi tersebut akan informasi terpadu. Sistem tersebut digunakan oleh menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para pelaku kebijakan yang terlibat, baik para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko.
Adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah maupun Badan risiko secara kolaboratif Usaha. Pengelolaan Lintas Sektor mendorong seluruh entitas baik diharapkan dapat mendorong kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan pembangunan nasional, dengan terus Usaha untuk mengelola risiko secara kolaboratif sasaran dalam mewujudkan pencapaian pembangunan nasional.
Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor sekaligus memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Pendekatan mengantisipasi dinamika berdampak pada sasaran secara berkelanjutan.
perubahan yang Pengarusutamaan Pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, 75 sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas Pembangunan Pembangunan Berketahanan Rendah Karbon, (v) dan Iklim ke dalam lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan (iv) Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, pembangunan lainnya yang dilakukan oleh non state actors.
76 77 78
2.3 Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025–2029 Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8,0 persen yang dilandasi dengan stabilitas ekonomi makro yang kuat. Dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut, Gross National Income per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD8.000 pada tahun 2029 (Gambar Berikut).
Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025–2029 Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
Berdasarkan target/sasaran besar pembangunan sebagai indikator ketimpangan, seiring dengan selama lima tahun ke depan, maka kebijakan ekonomi makro akan didukung kebijakan fiskal, peningkatan Indeks Modal Manusia yang dicapai melalui pemenuhan gizi dan peningkatan akses moneter, dan reformasi struktural yang adaptif.
terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Di samping itu, perbaikan kualitas pembangunan Indonesia dalam akan menjadi modal bagi mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan ditunjukkan oleh Gambar Berikut. Pertumbuhan inklusif dicerminkan melalui penurunan tingkat kemiskinan, dan rasio gini Pertumbuhan ekonomi tinggi juga memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan antara lain melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai sumber–sumber pertumbuhan baru untuk mencapai target penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025–2029 Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
79 Sumber-sumber Pertumbuhan Baru dan Inovatif Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi.
dapat Sektor-sektor diharapkan produktif menciptakan kesempatan kerja baru yang mampu kesehatan.
seperti Ekonomi dan pengembangan dan peningkatan ekosistem digital digital juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya tren digitalisasi ke depan seperti e- commerce, telework, serta penggunaan artificial intelligence.
menyerap tenaga kerja dan mendorong penciptaan Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat memberi kelas menengah. Untuk itu, pengembangan sektor- sektor produktif harus disinergikan dengan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta ibu hamil juga dapat menjadi sumber pertumbuhan investasi infrastruktur sesuai dengan karakteristik sektornya.
baru pada beberapa sektor, seperti sektor industri serta makanan minuman, perdagangan, Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti penyediaan akomodasi dan makan minum. Program ini berpotensi memenuhi kebutuhan gizi harian anak serta membantu ekonomi keluarga.
Sebagai prasyarat dalam membangun berbagai program lumbung pangan desa, daerah, dan sumber pertumbuhan ekonomi baru di atas, nasional. Pada subsektor perikanan dan akuakultur, dibutuhkan dukungan konektivitas seperti jalan, penerapan nilai-nilai seperti pengembangan pangan akuatik (bluefood) akan menjadi sumber bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, energi, dan digital. Selain itu, pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tambah potensi sumber daya pesisir serta peningkatan produktivitas hasil perikanan melalui baru seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi pariwisata prioritas juga dapat penyediaan infrastruktur pendukung dan sarana menjadi sumber pertumbuhan baru serta prasarana kemaritiman kelautan perikanan.
mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan Sumber pertumbuhan baru pada sektor industri akan diarahkan melalui kebijakan industrialisasi yang fokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas pengadaan listrik. Pembangunan dan penyediaan perumahan di perkotaan serta pembangunan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor real estate dan juga konstruksi.
industri. Peran industri kecil menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok industri besar-sedang.
Sejalan dengan pembangunan sektor-sektor produktif di atas, pertumbuhan pembentukan Penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi modal tetap bruto/investasi pada jangka menengah menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan diprakirakan akan tumbuh tinggi.
Hal ini secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya pada sektor menunjukkan bahwa jangka menengah akan diarahkan pada sektor dan aktivitas investasi dalam pengadaan listrik.
produktif yang memiliki multiplier besar terhadap Pada sektor jasa-jasa, sumber pertumbuhan baru sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan berasal dari peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara. Seiring dengan fokus pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian. Selain juga itu, diarahkan agar semakin kondusif disertai dengan investasi iklim reformasi birokrasi dan deregulasi sehingga memberikan kepastian usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
program pembangunan sekolah unggulan dan Berdasarkan penjelasan di atas, rincian sasaran pembangunan rumah sakit berkualitas juga dapat pertumbuhan ekonomi tahun 2025–2029 dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa pendidikan dilihat pada tabel berikut.
80 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025–2029 (Persen) Indikator Outlook 2024 Tahun 2025 Tahun 2029 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi (PMTB) Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sisi Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
5,05 5,30 5,14 6,51 4,47 6,92 7,09 0,81 4,51 4,89 4,49 2,03 7,52 4,69 9,59 9,20 7,34 5,78 2,34 8,35 6,52 3,57 8,76 9,28 5,14 6,66 5,61 6,95 7,16 2,20 5,52 5,50 5,09 2,05 7,65 4,96 9,73 9,53 7,69 6,52 2,45 8,45 3,05 3,85 8,91 6,55 8,00 7,27 8,40 9,65 9,50 10,61 3,46 7,51 8,14 7,85 2,98 9,64 7,00 11,44 11,57 10,80 8,30 4,00 11,68 6,70 5,44 10,30 9,92 Memperkuat Peran Kelas Menengah proporsi kelas menengah akan mendorong Penguatan peran kelas menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Proporsi kelas menengah (aspiring middle class dan middle class) yang mencakup 72,20 persen dari total populasi telah berkontribusi sebesar 82,30 persen terhadap konsumsi rumah tangga nasional pada tahun 2023. Peningkatan penduduk miskin dan rentan miskin terentaskan untuk mengisi kelas menengah.
pentingnya peran Mengingat kelas menengah dalam perekonomian nasional, maka diperlukan upaya kelas menengah melalui penguatan peran penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas, terutama pada sektor-sektor produktif seperti manufaktur dan teknologi tinggi yang berorientasi pada pekerjaan formal.
81 Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Peran Kelas Menengah Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
Keterangan: a) Total nilai 2025 sampai dengan 2029, b) Range End of Period tahun 2029.
Sementara pada sektor informal, penyerapan program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan tenaga kerja didorong melalui program regenerasi investasi dan petani serta penciptaan iklim penjelasan di atas, penguatan peran kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan kemudahan berusaha yang selanjutnya akan ekonomi tinggi ditunjukkan oleh Gambar Di Atas.
menjadi stimulus bagi peningkatan wirausaha dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peningkatan proporsi kelompok kelas menengah menciptakan kebutuhan konsumsi yang lebih Perkuatan Peran Sektor Eksternal Perkuatan peran sektor eksternal dilakukan melalui peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, beragam, termasuk kebutuhan gaya hidup baru dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi (new lifestyle) sehingga berpotensi meningkatkan daya beli.
Upaya memperkuat permintaan domestik juga didukung oleh upaya-upaya dalam penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, seperti penguatan kebijakan redistribusi melalui bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan ekonomi daerah dan Indonesia dalam rantai nilai global. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Selanjutnya, perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompetisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa 82 Sasaran PDB Pengeluaran: Perkuatan Peran Sektor Eksternal Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
Keterangan: a) Range End of Period tahun 2029, dan b) End of Period tahun 2029 berdasarkan target dalam Prioritas Nasional 5 Program Prioritas 5.
serta memperkuat bernilai partisipasi dan daya tawar ekonomi Indonesia tambah tinggi, dalam rantai nilai global.
peningkatan aktivitas ekonomi dalam mencapai pertumbuhan yang tinggi.
Berdasarkan penjelasan di atas, integrasi ekonomi Peningkatan ekspor barang pada tahun 2025–2029 domestik dan global dapat dilihat pada Gambar Di akan didukung oleh ekspor produk berteknologi menengah tinggi, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi, serta ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam seiring dengan berlanjutnya program hilirisasi dan yang mendorong kompleksitas industrialisasi produk ekspor. Nilai devisa pariwisata ditargetkan meningkat seiring dengan penguatan belanja wisatawan mancanegara yang berkualitas dan jumlah wisatawan mancanegara. kenaikan Sementara itu, impor barang dan jasa juga akan tumbuh tinggi, utamanya untuk memenuhi kebutuhan permintaan domestik seiring dengan Atas.
Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal yang tecermin melalui defisit transaksi berjalan yang dijaga rendah dan peningkatan cadangan devisa selama tahun 2025–2029 ditunjukkan oleh tabel berikut.
83 Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025–2029 (Miliar USD) Indikator Outlook 2024 Tahun 2025 Tahun 2029 Transaksi Berjalan Barang Ekspor Impor Jasa Ekspor Impor Pendapatan Primer Pendapatan Sekunder Transaksi Modal dan Finansial Transaksi Modal Transaksi Finansial Investasi Langsung Investasi Portofolio Investasi Lainnya Total (Transaksi Berjalan+ Modal dan Finansial) Memorandum:
Posisi Cadangan Devisa Dalam Bulan Impor Transaksi Berjalan (% PDB) (10,61) 36,45 256,62 (11,87) 34,99 276,89 (25,80) 31,10 402,95 (220,17) (241,90) (371,85) (18,81) 36,99 (55,81) (34,78) 6,54 20,21 0,04 20,16 15,58 16,97 (12,43) 9,60 154,10 6,7 (0,75) (18,52) 43,73 (62,26) (35,71) 7,37 21,08 0,04 21,03 17,50 11,85 (8,34) 9,20 (15,23) 68,59 (83,82) (53,00) 11,37 33,19 0,04 33,15 31,53 13,79 (12,20) 7,42 162,40 189,47 6,4 (0,78) 5,0 (1,09) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif.
Penerapan Kebijakan Fiskal yang Adaptif Kebijakan fiskal jangka menengah 2025–2029 diarahkan pada upaya untuk mengakselerasi reformasi struktural sebagai kunci bagi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas
- Pemerintah mengambil pendekatan kebijakan fiskal yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat (pro-stability) dan stabilitas untuk menjamin keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability).
84 Peningkatan pendapatan negara dicapai melalui optimalisasi pendapatan negara (collecting more), baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dari perpajakan, arah sisi kebijakan berfokus pada implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) secara menyeluruh; reformasi pajak yang lebih progresif;
penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak;
simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan; intensifikasi kebijakan cukai, ekstensifikasi peningkatan tarif cukai hasil tembakau secara objek dan bertahap, simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil kesehatan tembakau peningkatan untuk serta masyarakat dan penerimaan negara;
penajaman tax incentive tepat sasaran berbasis ini diselaraskan dengan program Kebijakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk sektor dan wilayah prioritas, termasuk orientasi mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
pada riset dan inovasi, serta teknologi tinggi seperti semikonduktor dan energi bersih, serta insentif untuk peningkatan investasi dan revitalisasi industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan juga dilakukan di daerah melalui (a) percepatan dan perluasan digitalisasi pemerintah daerah terutama elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga digitalisasi sektor-sektor produktif pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, serta (b) penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.
Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak, arah Di sisi lain, dibutuhkan perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan (innovative financing) yang dikelola secara prudent dan kredibel inovatif untuk menutup financing gap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam mendukung agenda pembangunan pembiayaan berfokus pada nasional.
Arah kebijakan (a) pengelolaan pembiayaan utang dan pinjaman dengan memerhatikan tingkat defisit yang aman, serta komposisi optimal untuk meminimalkan risiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) pemanfaatan surat berharga negara untuk investasi yang mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan below the kebijakan berfokus pada (a) reformasi pengelolaan line yang mendukung proyek-proyek infrastruktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, strategis antara lain infrastruktur, teknologi (b) optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, (c) pemanfaatan aset barang milik negara, dan (d) informasi dan komunikasi, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, serta agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable inovasi layanan berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi.
development goals), serta energi baru terbarukan; (c) optimalisasi skema kerja sama pemerintah dan Optimalisasi belanja negara dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja negara (spending better) melalui penguatan jenis belanja produktif dan bersifat countercyclical untuk percepatan investasi publik. Dalam rangka mewujudkan kebijakan fiskal produktif, belanja negara diarahkan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta inovasi untuk menyiapkan Indonesia riset dan dalam menghadapi tantangan industri masa depan (antara lain teknologi informasi, manufaktur berbasis riset dan inovasi, ekonomi hijau dan ekonomi biru, termasuk ekonomi sirkuler dan energi terbarukan). Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka badan usaha yang sustainable dan lebih masif; (d) pendalaman pasar keuangan (financial deepening);
serta (e) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Special Mission Vehicle, dan Sovereign Wealth Funds; serta (f) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara sebagai agent of inovasi development. Upaya pengembangan pembiayaan juga dilakukan di daerah melalui optimalisasi pemanfaatan pembiayaan utang daerah, baik pinjaman daerah maupun obligasi sukuk daerah, pembentukan dan dan/atau pengelolaan Dana Abadi Daerah, serta optimalisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
Penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial- Negara yang tepat sasaran untuk investasi yang ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun meningkatkan produktivitas jangka panjang akan antardaerah.
kebijakan perlindungan Pemerintah sosial memprioritaskan yang adaptif menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa terhadap gejolak ekonomi, bencana alam, dan depan.
situasi krisis yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi negara serta melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Langkah lapisan afirmatif ini penting agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan eksternal.
ketahanan risiko-risiko terhadap Berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran tersebut di atas, rincian sasaran fiskal tahun 2025–2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.
85 Sasaran Fiskal Tahun 2025–2029 (Persen PDB) Uraian Realisasi Sementara 2024a) APBN 2025 b) 2029 Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan PNBP Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah Keseimbangan Primer Surplus/Defisit Stok Utang Pemerintah Pembiayaan Investasi 12,82 10,07 2,61 15,11 11,13 3,89 (0,09) (2,29) 39,5 (0,37) 12,36 10,24 2,11 14,89 11,11 3,78 (0,26) (2,53) 39,15 (0,64) 13,75–18,00 11,52–15,00 2,21–2,99 16,20–20,50 11,79–15,01 4,41–5,49 (0,15)–(0,20) (2,45)–(2,50) 39,01–39,10 (0,50)–(1,0) Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
Keterangan: Angka dalam kurung bernilai negatif. a) Realisasi Sementara 2024 berdasarkan Konferensi Pers APBN 2024 oleh Menteri Keuangan pada 6 Januari 2025 dan b) Sasaran 2025 menggunakan kesepakatan APBN 2025 antara Pemerintah dan DPR RI.
Stabilitas Moneter sebagai Enabler Transformasi Kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga Arah kebijakan untuk menjaga stabilitas moneter jangka menengah 2025–2029 dilakukan dengan mengoptimalkan bauran kebijakan sebagai pemampu untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Bauran kebijakan moneter, (enabler) makroprudensial, dan sistem pembayaran tidak hanya mendukung stabilitas (pro-stability), namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi (pro- growth) yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan didukung oleh pendalaman pasar keuangan.
Kebijakan moneter jangka menengah diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025–2029 dijaga dalam rentang 2,5±1,0 persen melalui upaya pengendalian inflasi, meliputi (a) implementasi Indonesia yang kebijakan Suku Bunga Bank responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik, (b) stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan imported inflation, (c) penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi, (d) perbaikan dan integrasi data neraca pangan, (e) penguatan tim serta pengendalian inflasi nasional untuk menyelesaikan inflasi serta permasalahan struktural penyebab sinergi/koordinasi pengelolaan subsidi harga energi tepat waktu dan tepat sasaran.
86 stabilitas nilai fundamentalnya, berdaya tahan terhadap gejolak dengan rupiah sesuai global, serta tetap kondusif untuk mendorong daya saing ekspor dan menarik investasi portofolio asing.
Kebijakan pengendalian nilai tukar rupiah dilakukan melalui (a) pengendalian inflasi harga impor, (b) intervensi secara spot maupun forward sesuai kebutuhan, serta (c) pengelolaan kecukupan cadangan devisa, di antaranya melalui pengelolaan lalu lintas devisa sesuai dengan kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal yang didukung oleh sinergi kebijakan sektor riil dan keuangan.
Kebijakan makroprudensial diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai dalam rangka mendorong intermediasi keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui (a) perluasan jenis instrumen berbasis ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
(b) kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan ke sektor- sektor prioritas; (c) pengaturan rasio Penyangga untuk menjaga Likuiditas Makroprudensial fleksibilitas likuiditas, kredit, dan stabilitas sistem keuangan; serta (d) penguatan surveillance sistemik untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan berkoordinasi erat bersama pemangku mencapai 79,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi ekonomi Kawasan Timur kepentingan terkait.
Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk menciptakan sistem yang modern, efisien, inklusif, dan terintegrasi dengan tatanan global untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital mendukung pertumbuhan ekonomi guna yang berkelanjutan. Dalam jangka menengah, kebijakan sistem pembayaran diupayakan untuk menciptakan Indonesia yang hanya sebesar 20,9 persen.
Kontribusi Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2029 ditargetkan akan meningkat hingga 22,4 persen, dengan pertumbuhan mencapai 8,8 persen.
Sementara, Kawasan Barat Indonesia akan dijaga momentum pertumbuhannya hingga sebesar 7,7 persen di tahun 2029.
Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada struktur industri sehat dan efisien (termasuk periode jangka menengah 2025–2029 akan menurunkan biaya transaksi pembayaran agar semakin banyak dapat dimanfaatkan oleh didorong melalui peningkatan aktivitas pertanian dan perikanan berbasis komoditas unggulan, masyarakat berpenghasilan rendah), serta seperti pengembangan Kawasan Swasembada menyediakan infrastruktur aman dan andal dalam Pangan di Provinsi Papua Selatan dan riset-inovasi mendukung kebijakan skala meningkatkan industri sehingga dapat (a) ekonomi, melalui berbasis komoditas kopi, kakao, sagu, udang, dan tuna-cakalang-tongkol. Selain itu, aktivitas sektor pengembangan platform pembayaran digital jasa akan ditingkatkan melalui aktivitas pariwisata, sejalan dengan kebijakan sistem pembayaran seperti pengembangan Destinasi Pariwisata inklusif yang ditetapkan Bank Indonesia yang dan terinterkoneksi, terinteroperabilitas, Prioritas Raja Ampat serta pariwisata rintisan berbasis bahari, minat khusus, dan budaya. Di sisi terintegrasi; (b) perluasan dan pemerataan sistem lain, pengembangan dan penataan kota kecil pembayaran berbasis digital, multicurrency, dan internasional di seluruh wilayah di berstandar berkarakter khusus Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, juga dilakukan sebagai Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terluar, upaya pemerataan ekonomi di Wilayah Papua.
terdepan;
(c) modernisasi infrastruktur sistem Perekonomian Wilayah Papua juga ditargetkan akan pembayaran dengan mengembangkan pusat data transaksi pembayaran serta inovasi pembayaran industri meningkat seiring aktivitas hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam, utamanya minyak dan menggunakan big data analytics; dan (d) percepatan gas bumi. Peningkatan infrastruktur dasar dan eksperimentasi rupiah digital (CBDC) sebagai satu- konektivitas juga akan didorong seiring dengan satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
terbentuknya empat daerah otonom baru.
Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua pada tahun Pemerataan Ekonomi di Setiap Wilayah Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta mempersiapkan Indonesia menuju transformasi berkelanjutan, inklusif, dan ekonomi lebih maju, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru akan didorong hingga tingkat daerah melalui pembangunan koridor kewilayahan yang memerhatikan karakteristik di setiap wilayah.
Pemerataan wilayah pada periode jangka menengah 2025–2029 ditujukan untuk mendorong dengan penguatan transformasi Indonesia 2029 ditargetkan mampu tumbuh mencapai 7,7 persen.
Pertumbuhan ekonomi Wilayah Maluku ditargetkan tumbuh sebesar 11,1 persen pada tahun 2029.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh berlanjutnya pengembangan hilirisasi pertambangan di kawasan industri, seperti Kawasan pusat pertumbuhan Industri Teluk Weda, Kawasan Industri Pulau Obi, dan Kawasan Industri Buli dan pengembangan industri gas bumi di Blok Masela. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan didorong oleh Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai dan mendorong keunggulan dan potensi perekonomian pengembangan kawasan pariwisata rintisan masing-masing wilayah. Pemerataan ekonomi wilayah diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi Wilayah Kawasan Timur Indonesia dengan berbasis bahari dan sejarah. Dalam upaya juga pemerataan ekonomi, Wilayah Maluku primer, pengembangan mendorong sektor tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah utamanya sektor pertanian komoditas unggulan Kawasan Barat Indonesia. Pada tahun 2023, kontribusi ekonomi Kawasan Barat Indonesia tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster serta pala dan kelapa juga terus dikembangkan di Wilayah 87 Maluku. Selain itu, Wilayah Maluku juga akan fokus pada pengembangan dan penataan kota di sekitar kawasan pariwisata rintisan di Pulau Sumba, dan itu, Kawasan Pariwisata Ulapan Bali. Selain kawasan industri, pengembangan Kota Sofifi, serta perekonomian Bali-Nusa Tenggara didorong pengembangan kota kecil berkarakteristik khusus peningkatan nilai tambah sektor primer melalui Banda Neira dan kawasan perkotaan Saumlaki, melalui peningkatan pelayanan dasar, peningkatan percepatan hilirisasi penyiapan pengembangan industri tembaga ekosistem serta sentra aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, industri berbasis komoditas unggulan agrikultur.
serta penataan kawasan dan peningkatan citra kota.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sulawesi pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 9,9 persen.
Target tersebut didorong oleh peningkatan Kawasan Perkotaan akan memberikan dampak nilai tambah terhadap perekonomian dalam mendukung operasionalisasi pengembangan potensi daerah.
inovasi produktivitas sektor unggulan, melalui teknologi pertanian dan perikanan, peningkatan Pertumbuhan ekonomi Wilayah Sumatera pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 7,2 persen.
ekspor, serta pengembangan industri hilir berbasis Pengembangan Wilayah Sumatera difokuskan pada sumber daya hayati dan mineral khususnya hilirisasi peran strategis untuk mewujudkan swasembada nikel yang difokuskan pada Kawasan Industri di Industri Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan pangan, air, dan energi. Perekonomian Wilayah Sumatera akan didorong oleh kinerja industri seiring Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kawasan Industri dengan pengembangan hilirisasi industri berbasis Konawe). Peningkatan kinerja ekonomi juga komoditas unggulan (karet, kelapa sawit, dan didorong oleh aktivitas sektor pariwisata pada Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dan perikanan, serta penguatan industri kimia dasar).
juga didorong melalui Hilirisasi industri ini Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, pengembangan Kawasan Pengembangan Industri, pembangunan perkotaan melalui pengembangan Wilayah Wilayah Metropolitan Manado, Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan ekonomi kreatif yang tersebar di 5 kawasan, Metropolitan Makassar, dan kawasan perkotaan yaitu Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar, Danau sedang, serta pengembangan kawasan Toba, Dataran Tinggi Minangkabau, Candi swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.
Muarojambi, dan Belitung. Pengembangan sektor jasa akan didorong oleh pengembangan kawasan Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan pada tahun 2029 ditargetkan tumbuh sebesar 8,2 persen.
Pembangunan Wilayah Kalimantan difokuskan pada produktivitas pengembangan, peningkatan perkotaan, baik di wilayah metropolitan maupun non-wilayah metropolitan, serta Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung.
ekonomi, serta pemerataan ekonomi Kawasan Wilayah Jawa pada periode 2025–2029 akan Timur Indonesia melalui pengembangan Superhub dikembangkan sebagai megalopolis yang unggul, Ekonomi Nusantara dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Upaya tersebut juga didorong melalui inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Perekonomian Wilayah Jawa didorong oleh kinerja pengembangan hilirisasi industri berbasis mineral aktivitas jasa melalui penguatan ekosistem dan sumber daya alam, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan perkotaan pemampu ekonomi kreatif dan peningkatan aktivitas pariwisata di 8 kawasan wilayah Jawa.
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan Sementara itu, industrialisasi Wilayah Jawa juga aglomerasi IKN, dan pengembangan kawasan akan terus didorong dengan optimalisasi kinerja swasembada pangan, air, energi, dan kawasan komoditas unggulan.
industri hilir dan berteknologi tinggi di 10 Kawasan Wilayah Jawa. Peningkatan konektivitas juga terus diperkuat untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi wilayah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan perkotaan serta Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara pada tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh 8,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa pariwisata melalui penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting dan kawasan pariwisata rintisan, seperti Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok–Gili Tramena, 88 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025–2029 Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
pengembangan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor real estate dan juga konstruksi.
Selain itu, peningkatan Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan Kebutuhan Investasi produktivitas di sektor pertanian juga akan terus Selama tahun 2025–2029, dibutuhkan total investasi didorong melalui kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang tersebar pengembangan di 11 kawasan dan pengembangan kawasan sebesar Rp47.573,45 triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 triliun per tahun yang berasal dari investasi pemerintah, investasi Badan Usaha Milik komoditas unggulan yang tersebar di 10 kawasan di Negara, dan investasi swasta/masyarakat. Investasi Wilayah Jawa. Sejalan dengan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa pada tahun yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian tahun 2029 ditargetkan mampu tumbuh sebesar 7,9 2025–2029. Rincian kebutuhan investasi tahun persen.
2025–2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Berdasarkan arah kebijakan pemerataan ekonomi di setiap wilayah, rincian sasaran pertumbuhan ekonomi provinsi tahun 2029 dapat dilihat pada Gambar Di Atas.
89 Kebutuhan Investasi Tahun 2025–2029 Uraian Nilai (Triliun Rp) Share (Persen) No 1 2 3 Investasi Pemerintah Investasi BUMN Investasi Swasta/Masyarakat Total Kebutuhan Investasi Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
3.435,04
2.915,14
41.223,26
47.573,45 7,22 6,13 86,65 Sumber Pembiayaan pendalaman sektor keuangan ke depan tidak hanya Kebutuhan investasi tahun 2025–2029 pada tabel di difokuskan pada perbankan, melainkan juga pada bawah akan dibiayai oleh tiga sumber, yaitu (a) pemerintah, (b) Badan Usaha Milik Negara, dan (c) investasi dari swasta/masyarakat. Pembiayaan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sangat terbatas sehingga sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat yang salah satunya berasal dari sektor keuangan, seperti kredit perbankan, penerbitan saham, dan obligasi sangat diperlukan.
Dalam kurun waktu 2025–2029, kontribusi sektor keuangan meliputi perbankan, saham, dan obligasi sektor keuangan nonbank (termasuk pasar modal).
Selain itu, peran dana sosial syariah seperti zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan investasi perlu ditingkatkan, mengingat potensinya yang besar.
Selanjutnya, percepatan pendalaman sektor keuangan akan dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, pembangunan guna mendukung yang lebih pemerataan dan inklusif berkelanjutan. Keseluruhan arah kebijakan tersebut korporasi ditargetkan rata-rata sebesar 20,73 tentunya didukung oleh penguatan sinergi dan persen per tahun. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pendalaman sektor keuangan, baik Percepatan konvensional maupun syariah.
koordinasi antarseluruh pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk penguatan peran tim percepatan akses keuangan di daerah.
Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025–2029 Uraian Share (Persen) Pembiayaan Investasi Pemerintah Pembiayaan Investasi BUMN (2.1) Dana Internal BUMN Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat (3.1) Kredit Perbankan (flow) (3.2) Penerbitan Saham (3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi (3.4) Dana Internal Masyarakat Sumber: Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, Desember 2024.
7,22 4,04 88,74 16,91 1,35 2,46 68,01 90 Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional (RIS-PPN) Nasional (RIB-PPN) Investasi yang merupakan salah satu faktor utama Sebagai salah satu agen pembangunan (agent of pendorong perekonomian membutuhkan peran development), posisi Badan Usaha Milik Negara berperan penting sebagai garda terdepan dalam besar investasi swasta dan masyarakat di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah dan Badan mendukung inisiatif strategis pemerintah guna Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, dukungan mencapai sasaran pembangunan nasional.
investasi swasta dan masyarakat terhadap Dalam kurun waktu 2025–2029, terdapat beberapa inisiatif strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan investasi Badan Usaha Milik Negara, di perekonomian serta keselarasan rencana investasi swasta terhadap agenda prioritas pembangunan nasional perlu menjadi perhatian.
antaranya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan dan Mamberamo, pembangunan Upaya pemerintah dalam pemetaan dukungan investasi swasta terhadap pemenuhan kebutuhan interkoneksi antar pulau (super grid), pembangunan investasi dalam perekonomian dan keselarasan Moda Raya Terpadu Jakarta Barat–Jakarta Timur, rencana investasi swasta tersebut dengan prioritas serta dukungan terhadap stabilisasi harga pangan.
Selanjutnya, rencana investasi Badan Usaha Milik pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Negara yang selaras dengan Prioritas Nasional Pembangunan Nasional. Rencana Investasi Swasta tersebut dituangkan dalam Rencana Investasi yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional.
merupakan beberapa daftar keputusan investasi dari swasta dan masyarakat yang akan dikurasi Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk memastikan kesiapan regulasi, mempercepat proses perizinan, mengatasi hambatan dalam pelaksanaan, serta menyediakan dukungan fiskal sesuai peraturan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
berdasarkan kriteria tertentu dengan berbagai sumber informasi, baik dari kementerian/lembaga, badan usaha, asosiasi pelaku usaha, maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Rencana Investasi Swasta yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional menjadi gambaran bagaimana swasta dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong perekonomian dan memiliki keselarasan dengan agenda prioritas pembangunan dalam mencapai target investasi.
91 92 93