Navigation: 🏠Index | 📖 About
You are here: Wilayah Bali-Nusa Tenggara
4.4 Wilayah Bali–Nusa Tenggara Isu dan Potensi Wilayah Bali–Nusa Tenggara Isu Wilayah
• Perekonomian Wilayah Bali–Nusa Tenggara mengalami perlambatan dari 5,08 persen (2022) menjadi 4,00 persen (2023), disebabkan salah satunya oleh kecilnya pertumbuhan sektor pertanian yang berperan cukup besar pada Provinsi NTB dari 2,2 persen (2022) menjadi 2,1 persen (2023) dan NTT dari 3,8 persen (2022) menjadi 2,5 persen (2023), sementara Provinsi Bali masih mengalami kontraksi namun telah lebih kecil dari -0,9 persen (2022) menjadi -0,6 persen (2023) (BPS, 2023). Selain itu, diversifikasi ekonomi masih belum optimal, ditunjukkan melalui rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di NTB (3,86 persen) dan NTT (1,31 persen), serta masih rendahnya capaian indeks Quality Tourism pada destinasi wisata di Provinsi NTB dan NTT dibandingkan di Provinsi Bali dan angka nasional (BI Institute, 2023). • TPT seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (NTB: 4,73 (SMK);
NTT: 5,66 (SMA); Bali: 3,4 (Diploma)) (BPS, 2024) dan masih rendahnya link and match dengan lapangan kerja yang tersedia.
• Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu, di mana 54 persen share PDRB NTB 2023 berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram, sementara 20 persen share PDRB NTT 2023 berasal dari 1 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi. NTT, yaitu Kota Kupang (BPS, 2023). Hal tersebut disebabkan beberapa di antaranya, belum meratanya pengembangan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi yang mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
• NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional (NTB: 73,10; NTT: 69,14; Nasional: 75,02), hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang masih rendah (BPS, 2024). Capaian HLS (Harapan Lama Sekolah) telah lebih tinggi dari nasional (NTB: 13,98; NTT: 13,23; Nasional:
13,21), namun capaian UHH (Umur Harapan Hidup) masih lebih rendah dari nasional (NTB: 72,25; NTT: 71,83; Nasional: 74,15) (BPS, 2024). Hal ini disebabkan di antaranya oleh tingginya unmeet need pelayanan kesehatan (NTB: 8,24 persen; NTT: 7,06 persen; Nasional: 5,18 persen (BPS, 2024)), rendahnya akses air minum layak (NTT: 88,35 persen; Nasional: 91,72 persen), serta rendahnya akses sanitasi layak (NTT: 75,67 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023).
• Kualitas SDM yang rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional (NTB: 19,9 persen; NTT: 31 persen; Nasional: 18,3 persen), rendahnya cakupan penemuan kasus TBC di Provinsi NTB (52,6 persen), Provinsi NTT (44,1 persen), termasuk di Provinsi Bali (50,2 persen) yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional (77,5 persen), serta prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi seperti Hepatitis (Bali: 0,08; NTB: 0,33;
NTT: 0,22; Nasional: 0,12), ISPA (Bali: 2,1; NTB: 1,9; NTT: 3,1; Nasional: 2,2), Pneumonia (Bali: 0,44; NTB: 0,43; NTT: 0,68; Nasional: 0,48) (Kementerian Kesehatan, 2023). Selain itu, Bali, NTB dan NTT merupakan wilayah endemis rabies yang telah menjadi KLB selama 2 tahun terakhir.
• Kesejahteraan Bali lebih baik dibandingkan Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi (Bali: 4 persen; NTB: 12,91 persen; NTT: 19,48 persen; Nasional: 9,03 persen (BPS, 2024)). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di NTB dan NTT adalah tingginya lapangan pekerjaan di sektor informal (Bali: 50,68 persen; NTB: 70,51 persen; NTT: 73,32 persen; Nasional: 57,95 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sektor pertanian yang menyerap 49,91 persen pekerja di NTT dan 36,16 persen pekerja di NTB (BPS, 2024), memiliki nilai tambah yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (NTB: Ke- 3 terendah; NTT: Ke-2 terendah) (BPS, 2023).
• Selain itu, kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap (Bali: 13,19 persen; NTB: 19,78 persen; NTT: 21,01 persen; Nasional: 13,83 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar (Bali; 12,93 persen; NTB: 17,59 persen; NTT: 26,03 persen; Nasional: 13,34 persen), serta masih rendahnya cakupan pekerja dengan jam kerja penuh (Bali: 74,48 persen; NTB: 59,46 persen; NTT: 49,66 persen; Nasional: 68,06 persen). Ditinjau dari kualitas pekerja yang tersedia, sebagian besar pekerja di Provinsi NTB dan NTT masih didominasi oleh capaian pendidikan di bawah SD (Bali: 31,22 persen; NTB: 41,49 persen; NTT: 43,96 persen; Nasional: 35,80 persen) (BPS, 2024).
207 Isu Wilayah
• Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti Flores Back Arc Thrust, Lombok Strait Strike-slip Fault, Teluk Panas Fault, Sape Strike-slip Fault, Bondowatu Fault, Sumba Ridge Thrust, Savu Thrust, Semau Fault, Sape Strike-slip Fault, dan Sumba Strike-slip Fault.
Beberapa ancaman bencana yang perlu diperhatikan di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan.
• Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.
Potensi Wilayah
• Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.
• Terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852 ton untuk padi dan 13.322 ton. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427 ton untuk padi dan 49.127 ton untuk jagung.
• Provinsi NTB juga memiliki potensi berupa tanaman pangan berupa padi dengan produktivitas yang tinggi (Peringkat ke-8 Nasional dan ke-2 di Wilayah KTI).
• Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional.
• Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023.
• NTB memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan tembaga dan emas. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat yang diharapkan mampu mendukung Indonesia sebagai economic powerhouse.
• Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan (EBT) hingga mencapai 457,42 GW. Potensi ini meliputi energi surya (414,5 GWp), hidro (0,13 GW), panas bumi (1,62 GW), bioenergi (1,4 GW), bayu (17,57 GW), dan arus laut (22,2 GW).
208 Sasaran Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi “Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional”, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Bali–Nusa Tenggara dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut.
7,4 (Rata-rata 2025–2029) 8,4 (2029) 2,8 2,9 42,3 2,20–2,72 10,35–11,35 62,6 1,86–2,53 7,02–8,02 Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Bali–Nusa Tenggara Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Rata-rata LPE (%) LPE (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%) Tingkat Kemiskinan (%) Rasio Gini Indeks Modal Manusia Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah TPT (%) 2025– 2029 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 7,5 8,5 72,7 110,9 1,4 1,4 8,4 9,3 35,2 53,9 0,8 0,9 5,7 6,6 25,7 35,1 0,6 0,6 3,57–3,93 1,79–2,79 11,68–12,18 15,32–15,82 8,12–9,12 10,21–11,21 0,355–0,359 0,369–0,373 0,319–0,324 0,331–0,335 0,324–0,328 0,314–0,319 0,61 0,64 5,36 26,88 76,19 76,89 0,56 0,60 25,99 51,70 76,19 77,03 0,48 0,51 61,82 77,71 80,02 80,69 1,87–2,35 1,63–2,17 2,19–2,79 1,81–2,59 2,49–2,99 2,10–2,79 209 Arah Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen 210 Alur Pikir Pembangunan Wilayah Bali–Nusa Tenggara dalam Mencapai Visi Presiden 2029: Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM 211 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Bali–Nusa Tenggara 212