You are here: Wilayah Maluku
## 4.7 Wilayah Maluku Isu dan Potensi Wilayah Maluku
Isu Wilayah
• Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 persen (2022) menjadi 13,5 persen (2023), terutama disebabkan oleh pertumbuhan lebih kecil pada sektor dominan, Industri Pengolahan dari tumbuh sebesar 77 persen (2022) menjadi 41 persen (2023) di Provinsi Maluku Utara dan Pertanian dari 5,7 persen (2022) menjadi 5,6 persen (2023) di Provinsi Maluku (BPS, 2023).
• TPT di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku: 6,11; Malut: 4,03; Nasional: 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (TPT pada lulusan SD: 2,69; SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana: 7,09) (BPS, 2024).
• Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada kabupaten/kota tertentu ditunjukkan oleh 49 persen share PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, sementara 70 persen share PDRB Provinsi Maluku Utara 2023 berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kota Ternate (BPS, 2023). Hal ini disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas pertumbuhan ekonomi lokal sebagai sumber.
• IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Malut: 71,84 ; Nasional: 75,02 (2024)), disebabkan oleh:
-
Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku: 70,68; Malut: 71,05; Nasional: 74,15 (BPS, 2024). Hal ini terjadi seiring dengan masih rendahnya akses air minum layak di Provinsi Maluku Utara (89,01 persen) dibandingkan angka nasional (91,72 persen), serta masih rendahnya akses sanitasi layak (Maluku: 78,17 persen; Malut: 80,64 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023). Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen).
-
RLS di 1 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku dan 5 dari 10 kabupaten /kota di Maluku Utara masih lebih rendah dari capaian nasional (BPS, 2024). Kondisi ini disebabkan diantaranya adalah masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit/sangat sulit terhadap fasilitas pendidikan SMA/Sederajat pada kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional (Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen; Malut: 9,4 persen dibandingkan dengan 9 persen) (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024).
• Masih tingginya prevalensi stunting di Provinsi Maluku (28,4 persen) dan Provinsi Maluku Utara (23,7 persen), dengan prevalensi tertinggi pada beberapa kabupaten masih jauh di atas angka nasional, seperti di Kabupaten Kepulauan Aru (40,6 persen) dan Kabupaten Pulau Taliabu (30,6 persen).
• Masih belum tuntasnya penyakit Malaria pada 12 kabupaten/kota di Wilayah Maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC (Maluku: 70,6 persen; Malut: 71,6; Nasional: 77,5 persen), serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen; Malut: 53,31 persen; Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023).
• Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional, dengan 9 dari 11 kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Sementara di Provinsi Maluku Utara, tingkat kemiskinan telah lebih rendah dari nasional meskipun masih terdapat 2 dari 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional (BPS, 2024).
225 Isu Wilayah
• Belum inklusifnya dampak pengembangan kawasan industri bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara, ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah (10,71 persen) dan Halmahera Timur (11,91 persen) sebagai lokasi pengembangan Kawasan Industri (BPS, 2024).
• Masih rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja (Maluku: 31,77 persen; Malut: 25,93 persen), serta nilai tukar petani yang masih di bawah nasional (Maluku: 104,41; Malut: 103,37; Nasional: 112,46) (BPS, 2023).
• Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih sejahtera dengan rata-rata upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3 juta; Nasional: Rp3,02 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM pekerja di Sektor Industri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen; Malut: 44,8 persen) (BPS, Sakernas Februari 2024).
• Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara memiliki indeks risiko bencana kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi.
• Banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan kawasan pertumbuhan.
Potensi Wilayah
• Wilayah Maluku terdiri dari >80 persen lautan sehingga memiliki potensi perikanan yang tinggi yang berasal dari 5 WPP RI (714, 715, 716, 717, dan 718). Produksi Tuna-Cakalang-Tongkol Provinsi Maluku tertinggi ke-2 di Indonesia yaitu sebesar 155.911 ton (KKP, 2023).
• Provinsi Maluku Utara memiliki potensi perkebunan pala dan kelapa yang tinggi. Produksi komoditas pala provinsi ini menempati posisi tertinggi ke-2 secara nasional (8.336,6 ton) dengan luas area perkebunan sebesar 25,9 persen dari nasional. Sementara produksi kelapanya memiliki tertinggi ke-4 secara nasional, yaitu sebesar 212.845 ton (Kementan, 2023).
• Adanya potensi produksi padi di beberapa kabupaten/kota di Wilayah Maluku untuk mendukung ketahanan pangan wilayah yaitu di Kabupaten Buru (40.184 ton), Kab Maluku Tengah (29.397 ton), Kabupaten Halmahera Timur (15.285,65 ton), dan Kabupaten Halmahera Utara (6.893,28 ton). Sehingga potensial untuk mendukung ketahanan pangan wilayah.
• Terdapat potensi diversifikasi pangan untuk komoditas sagu (952,07 ton), kedelai (63,2 ton) di Provinsi Maluku serta jagung (5.267,39 ton) dan kedelai (103,6 ton) di Provinsi Maluku Utara. Terdapat pula potensi komoditas ubi di Provinsi Maluku sebesar (79.410 ton) (Kementan, 2022). Selain itu terdapat potensi pangan akuatik terutama untuk perikanan budidaya (Maluku: 10.503 ton dan Maluku Utara: 3.245 ton).
• Wilayah Maluku memiliki ekosistem bahari serta kekayaan sejarah dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata, seperti pada DPP Morotai dan KSPN Banda Neira dan sekitarnya.
• Terdapat potensi pertambangan nikel dengan 1,9 juta ton dari 5,03 juta ton cadangan bijih nikel terletak di Wilayah Maluku (KESDM, 2022). Selain itu, terdapat potensi pertambangan gas alam sebesar 15.783,7 TSCF (Trillion Standard Cubic Feet) dari total cadangan gas alam nasional yang mencapai 54.762,7 TSCF terdapat di Wilayah Maluku (KESDM, 2023). Pengembangan potensi ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, serta Blok Masela
• Terdapat cadangan minyak bumi sebesar 373,12 MMSTB (Million Metric Stock Tank Barrels) dari total cadangan minyak bumi nasional sebesar 4.700,28 MMSTB (KESDM, 2023).
Potensi Wilayah
• Potensi energi terbarukan Wilayah Maluku mencapai 136,23 GW, dengan energi surya (94,7 GWp), hidro (0,2) GW), panas bumi (1,15 GW), bioenergi (0,14 GW), bayu (23,04 GW), dan arus laut (17 GW).
Sasaran Pembangunan Wilayah Maluku Pembangunan Wilayah Maluku diarahkan untuk menjadi “Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia”, untuk itu sasaran pembangunan Wilayah Maluku dan provinsi-provinsi di dalamnya adalah sebagai berikut:
9,8 (Rata-rata 2025–2029) 11,1 (2029) 0,7 0,8 52,5 4,82–5,18 9,40–10,40 84,6 4,13–4,75 5,12–6,12 Keterangan : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE); Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sasaran Pembangunan Provinsi di Wilayah Maluku Provinsi Maluku Maluku Utara Rata-rata LPE (%) LPE (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%) Tingkat Kemiskinan (%) Rasio Gini Indeks Modal Manusia Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah TPT (%) 2025– 2029 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 2025 2029 7,3 8,4 34,8 50,5 0,3 0,3 13,01–13,51 8,03–9,03 0,282–0,287 0,239–0,243 0,49 0,52 42,88 100 82,43 83,10 5,55–6,03 5,07–5,57 11,4 12,7 77,9 133,4 0,4 0,5 4,95–5,15 0,92–1,92 0,280–0,297 0,273–0,290 0,48 0,50 86,35 94,12 80,36 81,03 3,80–4,00 2,82–3,60 227 Arah Pembangunan Wilayah Maluku Alur Pikir Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029:
Pertumbuhan Ekonomi Nasional menuju 8 persen 228 Alur Kerja Pembangunan Wilayah Maluku dalam Mencapai Visi Presiden 2029 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM 229 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025–2029 Wilayah Maluku 230