BAB I: Evaluasi dan Tantangan Pembangunan

Navigation: 🏠 Index | 📖 About

You are here: BAB I: Evaluasi dan Tantangan Pembangunan

---

BAB I Evaluasi dan Tantangan Pembangunan

1.1 Kilas Balik Pembangunan Tahun 2020–2024 dan Perkembangan Global Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global.

Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995 Trajektori Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (persen) Sumber: BPS, 2024 (diolah) 4 Dalam RPJMN Tahun 2020–2024, sasaran Melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5,7–6,0 seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, persen per tahun. Namun demikian, pada awal tahun 2020, dunia dilanda unprecedented shock pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 penurunan kinerja perekonomian global, termasuk persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi Indonesia.

tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.

Indeks Produk Domestik Bruto Riil Tahun 2019–2023 (2019=100) Sumber: BPS, Oxford Economics Database (diolah) 5 Perkembangan Global Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian.

1.2 Evaluasi Pembangunan Tahun 2020–2024 Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan

2020. Langkah cepat tanggap diwujudkan sebagai dalam berbagai bidang pembangunan di tengah respons kebijakan fiskal dan moneter yang dinamika global dan domestik. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan akomodatif untuk meredam dampak gejolak tetap menjaga dengan ekonomi global pembangunan nasional, termasuk saat pandemi kesejahteraan masyarakat.

Corona Virus Disease 2019 yang terjadi pada tahun 6 Ketahanan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi Corona Virus Disease

2019. Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019, pencapaian Gross National Income per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara Upper-Middle Income Countries. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan Gross National Income per kapita sehingga Indonesia turun peningkatan tangga, pangan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan rumah (2) lapangan kerja per tahun, (4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) industri dan kawasan pengembangan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan peningkatan capaian selama 5 tahun (2019–2023) di daerah, pertumbuhan ekonomi di menjadi negara Lower Middle Income Countries.

Wilayah Maluku lebih tinggi dibandingkan wilayah yang dilakukan Berbagai upaya pemulihan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali lainnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua mengalami kontraksi yang dipicu mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh oleh turunnya produksi pada sektor pertambangan peningkatan Gross National Income per kapita dan dan penggalian. Pada tahun 2023, Provinsi Maluku menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara Pencapaian Upper-Middle Countries.

Income Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

pembangunan ekonomi selama beberapa tahun Hal tersebut didorong oleh kinerja sektor industri terakhir turut didukung dengan berbagai capaian pengolahan dan pertambangan.

positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi Tren Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 7 Capaian Pertumbuhan Ekonomi per Wilayah Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Tren Capaian Pertumbuhan Industri Tren Capaian Share Industri Pengolahan Pengolahan Nonmigas Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 8 Distribusi Capaian Share Industri Pengolahan di Daerah Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

• Dalam lima tahun terakhir, kinerja pertumbuhan industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2020.

• Salah satu kontribusi paling signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional datang dari sektor industri baja. Sektor industri baja sangat berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui nilai tambah serta menjadi multiplier effect bagi peningkatan daya saing ekonomi.

Pertumbuhan industri baja di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara terus didorong untuk memenuhi permintaan produk besi baja dari luar negeri, terutama China, dan peningkatan produksi domestik untuk produk ferronikel.

• Program strategis yang mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto industri pengolahan antara lain (1) pemberlakuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, (2) insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah sektor otomotif, (3) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, (4) peningkatan jumlah standar nasional Indonesia industri, (5) program making Indonesia 4.0, (6) pengembangan sekolah menegah kejuruan link and match industri, (7) sertifikasi tenaga kerja industri, serta (8) program harga gas bumi tertentu.

Tren Capaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Nasional Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Skor PPH (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

• Skor Pola Pangan Harapan Nasional 100, mendekati meningkat mengindikasikan bahwa konsumsi pangan di angka wilayah Indonesia semakin beragam dan bergizi seimbang.

• Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses pangan yang merata dan terjangkau antara lain (a) intervensi bantuan pangan; serta (b) edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

• Provinsi dengan skor pola pangan harapan tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah.

Sementara itu, daerah yang perlu didorong akselerasi pencapaian skor pola pangan harapan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Maluku.

9 Tren Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

• Nilai Tukar Petani nasional terjaga stabilitasnya di atas angka 100.

• Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian antara lain (a) bantuan subsidi input pertanian (benih, pupuk, dan pestisida);

(b) pengembangan infrastruktur pertanian (sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sistem logistik); serta (c) diversifikasi produk dengan adaptasi teknologi pertanian modern.

• Provinsi dengan Nilai Tukar Petani di atas 100 yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu Provinsi Riau, Bengkulu, dan Kalimantan Barat.

Sementara itu, provinsi dengan Nilai Tukar Petani kurang dari 100 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua Barat.

Tren Capaian Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun Sumber Data: Sakernas (BPS), berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Penyediaan lapangan kerja per tahun berhasil ditingkatkan kembali setelah penurunan yang signifikan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019. Pencapaian ini didorong melalui program bantuan berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019, stimulus ekonomi, kartu pra-kerja, pembukaan kembali sektor-sektor ekonomi secara bertahap dalam sektor-sektor padat karya, dan penyelenggaraan pelatihan kerja dan uji kompetensi.

10 mewujudkan Dengan perekonomian yang tangguh, kebijakan yang perlu demikian, dalam menjadi fokus perhatian ke depan antara lain (1) hilirisasi industri pengolahan yang mendorong (3) investasi dan ekspor; penguatan pariwisata; (4) kewirausahaan dan usaha (2) kinerja logistik;

mikro, kecil, dan menengah; serta 5) swasembada pangan dan energi.

Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, berkat upaya pemerintah yang terus memperkuat berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan bantuan sosial hingga graduasi bantuan sosial. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung rentan dan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan meningkatkan rendah, kesejahteraan, sehingga mampu mengurangi ketimpangan, serta meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh berbagai krisis.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, upaya ini menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara bertahap.

Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau, sebagai kunci dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup berbagai inisiatif seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan dan keterampilan, pendampingan, serta kredit usaha rakyat yang permodalan, akses menyediakan pinjaman dengan bunga rendah.

Selain itu, program desa wisata dan produk unggulan desa mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dasar yang merata juga menjadi prasyarat penting untuk mendukung pengurangan kemiskinan, dengan fokus pada pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan akses listrik di daerah terpencil.

11

• Tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2020 akibat kondisi pandemi Corona Virus Tren Capaian Tingkat Kemiskinan Disease 2019. Namun demikian, dengan dalam adanya pemerintah kebijakan perlindungan sosial maka tingkat kemiskinan dapat kembali menurun hingga tahun 2023.

• Program yang terintegrasi menjadi landasan utama dalam perlindungan sosial upaya pengurangan kemiskinan, mencakup program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, serta bantuan sosial tunai. Selain inovasi perlindungan sosial adaptif itu, dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan krisis, seperti Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang melindungi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan perluasan cakupan jaminan kesehatan nasional serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Tingkat Kemiskinan di Daerah

• Registrasi sosial ekonomi menjadi dasar dan pemutakhiran penting untuk pengelolaan data kemiskinan yang akurat dan data terintegrasi memanfaatkan kemiskinan dan kesejahteraan sosial dari berbagai sumber untuk mempermudah identifikasi dan penyaluran bantuan kepada yang berhak.

• Tingkat kemiskinan di 34 provinsi selama lima tahun terakhir terus menurun. Provinsi Bali, Kalimantan Selatan, dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah. Sementara itu, Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi namun tren kinerjanya terus membaik.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020).

Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan telah akses pendidikan peningkatan memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup yang masyarakat.

12 Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pencapaian pada bidang kesehatan di antaranya (1) cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, (2) penurunan stunting dan wasting pada balita, (3) pemenuhan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12–23 bulan, (4) peningkatan kualitas rumah sakit dan kuantitas tenaga kesehatan, serta (5) peningkatan kapasitas obat dan makanan memenuhi syarat.

Selain itu, pencapaian pada bidang pendidikan, antara lain (1) peningkatan rata-rata lama sekolah Secara umum, perbaikan kebijakan yang perlu diakselerasi ke depan antara lain (1) pemerataan dari penduduk usia 15 tahun ke atas, (2) akses pendidikan, (2) peningkatan kualitas peningkatan penduduk yang menempuh pendidikan, (3) pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan tinggi, (3) penurunan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan dan (4) peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal tersebut untuk memastikan pembangunan sumber kaya, serta (4) peningkatan kualitas dan daya manusia berjalan optimal dan merata ke keterampilan tenaga kerja.

seluruh lapisan masyarakat.

Tren Capaian Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sumber Data: sismonev.djsn.go.id. Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Cakupan Kepesertaan JKN (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

• Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional meningkat pada tahun 2023, meski turun pada 2020–2021 akibat sempat pandemi Corona Virus Disease 2019.

• Pencapaian cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional didorong dengan adanya intervensi dari pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

• Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi daerah yang memiliki cakupan Ibukota kepesertaan jaminan kesehatan nasional tertinggi. Selama tahun 2019 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di seluruh daerah meningkat dengan peningkatan tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara, Riau, dan Papua Barat.

Sumber Data: sismonev.djsn.go.id 13

• Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) berhasil diturunkan dari tahun ke tahun.

• Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu regulasi pemerintah dalam mendorong percepatan penurunan stunting melalui sensitif.

intervensi spesifik dan

• Program utama dalam mendorong percepatan penurunan stunting antara lain perluasan jaring pengaman sosial seperti program keluarga program cakupan harapan, bantuan pangan non tunai, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

• Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan kategori stunting rendah (kurang dari 10 persen). Keberhasilan Provinsi Bali didorong melalui penguatan konvergensi lintas sektor, intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, peningkatan kolaborasi lini lapangan, penyediaan data sasaran yang valid, penguatan monitoring dan evaluasi di berbagai jenjang, peningkatan sosialisasi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Tren Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Sumber Data: SSGBI (Baseline), SSGI (Tahun 2021 dan 2022), Data SKI 2023, Kemenkes, berbagai tahun (diolah). Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Sumber Data: SSGBI (Baseline), SSGI (Tahun 2021 dan 2022), Data SKI 2023, Kemenkes, berbagai tahun (diolah).

14 Tren Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tertinggi dan Terendah) di Daerah

• Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat hingga tahun 2023, namun rata- rata lama sekolah perempuan sebesar 8,92 masih lebih rendah dibandingkan laki-laki yang telah mencapai 9,33.

• Program kegiatan strategis dalam mendukung lain pemerataan akses pendidikan antara (a) bantuan operasional satuan pendidikan, (b) Pintar, Program (c) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Indonesia berupa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pasokan energi (listrik), (d) peningkatan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, serta (e) program afirmasi pendidikan.

• Provinsi Bali dan Papua merupakan provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah meningkat cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki capaian tertinggi, sedangkan daerah yang perlu didorong dalam upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan antara lain Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah) Pembangunan sosial budaya dan keagamaan mewujudkan harmoni sosial, partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam memperkuat dalam pelestarian warisan budaya, serta identitas dan kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berbagai pencapaian positif telah penanganan konflik berbasis agama dan budaya.

Oleh karena itu, upaya kolaboratif dari berbagai diraih, seperti meningkatnya toleransi antarumat pihak diperlukan untuk memastikan pembangunan beragama, penguatan peran agama dalam di bidang sosial budaya, dan keagamaan terus kehidupan bermasyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta peningkatan budaya literasi.

berlanjut dan membawa dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam 15 Tren Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumber Data: Kemenag, berbagai tahun (diolah).

Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (Tertinggi dan Terendah) di Daerah • Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dinilai dari aspek toleransi, kerja sama, dan kesetaraan mengalami peningkatan dan berhasil melampaui target 2024.

• Program kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian, antara lain (a) penguatan forum kerukunan umat beragama di kabupaten/kota, seluruh provinsi dan literasi (b) peningkatan keagamaan yang moderat dan inklusif, serta (c) dialog kerukunan umat beragama.

• Provinsi dengan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan capaian terendah adalah Provinsi Jambi. Aspek kerja sama di Provinsi Jambi aspek belum dibandingkan optimal toleransi dan kesetaraan.

Artinya, keterlibatan aktif, empati, dan simpati kepada kelompok lain dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan masih dalam diperkuat perlu kehidupan bermasyarakat. Hampir semua daerah mengalami perbaikan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun capaian Sumber Data: Kemenag, berbagai tahun (diolah).

16 Tren Capaian Kinerja Nilai Budaya Literasi Sumber Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

• Nilai budaya literasi meningkat pada tahun sempat mengalami tahun 2021 karena 2023, meskipun penurunan pada terbatasnya layanan perpustakaan/taman bacaan yang dapat melayani masyarakat secara langsung.

• Intervensi strategis dalam mendukung pencapaian, antara lain (a) penguatan perpustakaan tingkat desa/kelurahan serta implementasi transformasi perpustakaan (b) program berbasis inklusi sosial, Distribusi Capaian Nilai Budaya Literasi (Tertinggi dan Terendah) di Daerah standardisasi dan akreditasi perpustakaan, (c) penyediaan pojok baca digital, serta (d) pengembangan digital yang terhubung dengan perpustakaan jejaring aplikasi nasional perpustakaan yang melibatkan 781 lembaga dan tercatat dalam Indonesia OneSearch.

• Provinsi dengan capaian nilai budaya literasi tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sementara, daerah yang perlu didorong peningkatan literasi adalah pencapaian nilai budaya Provinsi Papua.

Sumber Data: Kemendikbudristek, berbagai tahun (diolah) Pengembangan Wilayah Pencapaian pembangunan kewilayahan di Hal yang perlu menjadi fokus perhatian ke depan Indonesia telah menunjukkan sejumlah kemajuan antara lain (1) pengentasan daerah tertinggal; (2) signifikan, terutama dalam (1) pengembangan produksi komoditas unggulan (kelapa sawit, kopi, kawasan pusat pertumbuhan (kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan destinasi pariwisata tebu, lada, pala, dan cengkeh) untuk mendukung hilirisasi; serta (3) penurunan ketimpangan wilayah prioritas);

(2) investasi pada kawasan pusat dengan pemerataan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan, (3) peningkatan perkembangan status pembangunan desa; (4) peningkatan jumlah wilayah metropolitan Jawa; (5) penurunan tingkat kemiskinan desa dan daerah tertinggal; serta (6) revitalisasi badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama.

kualitas dan kuantitas lapangan pekerjaan, serta infrastruktur wilayah.

layanan dasar dan konektivitas 17 Tren Capaian Perkembangan Status Pembangunan Desa (Desa Mandiri dan Berkembang) Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah) Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Jumlah Desa Mandiri (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah)

• Perkembangan mengalami dari peningkatan jumlah desa mandiri dan desa pembangunan peningkatan dilihat desa berkembang.

• Faktor yang mendorong peningkatan pembangunan desa hingga tahun 2023, di antaranya (a) penurunan tingkat kemiskinan perdesaan menjadi 12,22 persen; serta (b) peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui revitalisasi 9.114 badan usaha milik desa berkembang, 1.677 badan usaha milik desa maju, 564 badan usaha milik desa bersama berkembang, dan 532 badan usaha milik desa bersama maju.

• Program dalam mendukung percepatan pembangunan desa, kegiatan strategis antara lain pembangunan infrastruktur pedesaan (jalan, jembatan, drainase, pasar desa, posyandu, dan pendidikan anak usia dini), penetapan prioritas penggunaan dana desa, dan pengembangan badan usaha milik desa.

• Provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan daerah yang perlu didorong untuk peningkatan desa mandiri sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

18 Penguatan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejumlah pencapaian penting telah diraih, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang memperlancar arus barang dan orang antarwilayah.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur di wilayah terpencil dan perbatasan, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun. Oleh karena itu, perlu adanya fokus yang berkelanjutan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan perluasan aksesibilitas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh pelosok negeri.

Tren Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau

• Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau terus meningkat hingga tahun 2023. Namun demikian, perlu dalam terus intervensi didorong mengakselerasi pemenuhan hunian layak.

• Intervensi strategis yang mendorong Sumber Data: Susenas (Badan Pusat Statistik), berbagai tahun (diolah).

Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian Layak dan Terjangkau (Tertinggi dan Terendah) di Daerah pencapaian antara rusunawa dan lain rumah (a) penyediaan (b) khusus, penanganan permukiman kumuh, (c) penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, (d) subsidi bantuan uang muka, serta (e) bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

• Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang signifikan pada akses hunian layak dan terjangkau dari tahun 2019 hingga 2023. Sementara itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan pencapaian tertinggi sedangkan Provinsi Papua merupakan diakselerasi daerah perlu yang Sumber Data: Susenas (Badan Pusat Statistik), berbagai tahun (diolah).

pencapaiannya.

19

• Rasio elektrifikasi meningkat dari tahun ke tahun.

• Intervensi strategis keberhasilan pencapaian antara yang mendukung (a) lain program bantuan pasang baru listrik; (b) perluasan jaringan (grid extension) untuk yang desa eksisting;

dekat jaringan distribusi (c) pembangunan pembangkit komunal (menggunakan energi setempat) menggunakan pembangkit listrik tenaga listrik surya+baterai ataupun pembangkit tenaga mikro hidro; serta (d) pemasangan alat penyalur daya listrik dan stasiun pengisian energi listrik untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal.

• Sebagian besar provinsi memiliki capaian rasio elektrifikasi telah mendekati 100 persen pada tahun 2023, kecuali Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

Pembangunan Lingkungan Hidup Pembangunan lingkungan hidup merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

(1) Berbagai pencapaian telah dicapai, seperti Tren Capaian Rasio Elektrifikasi Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Distribusi Capaian Rasio Elektrifikasi (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Sumber Data: Laporan Kinerja KESDM Tahun 2023 dan Berita Acara Penetapan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pulau-pulau kecil, termasuk ekosistem mangrove dan pantai; serta (6) mitigasi kerentanan dampak bencana.

Namun kebijakan pengelolaan sampah, penanganan deforestasi, dan implementasi demikian, peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kerusakan ekosistem laut belum sepenuhnya kelestarian alam dan pengurangan emisi karbon; (2) optimal. Oleh karena itu, penting untuk terus upaya rehabilitasi hutan; (3) konservasi kawasan perairan; (4) akurasi informasi meteorologi dan memperkuat komitmen dan langkah strategis guna mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang klimatologi; (5) pemulihan kawasan pesisir dan lebih berkelanjutan di masa depan.

20 Distribusi Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Tren Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun. Keterangan: Capaian 2019–2020 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024.

Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun.

Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru.

• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun ke tahun. Pandemi Corona Virus Disease 2019 justru memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

• Program kegiatan strategis yang mendorong pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah, antara lain program langit biru, program kali bersih, program Indonesia hijau, program gambut lestari, dan program pantai lestari.

• Berdasarkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi dari tahun ke tahun, provinsi dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terbesar adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Provinsi yang mengalami penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Provinsi Kalimantan Timur, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Sulawesi Tengah.

• Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup provinsi tahun 2023, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tertinggi berada pada Provinsi Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, sedangkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang perlu dioptimalkan berada pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kualitas lingkungan hidup salah satunya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi suatu daerah yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa.

Capaian IKLH di 34 Provinsi Tahun 2019 dan 2023 Sumber Data: Kemen LHK, berbagai tahun (diolah).

21 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara.

Sejumlah pencapaian menunjukkan peningkatan, seperti (1) penguatan partisipasi dalam kerja sama (3) internasional, peningkatan profesionalisme dalam pertahanan, reformasi birokrasi, (2) fokus Adapun kebijakan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain (1) penurunan tingkat kriminalitas, (2) keadilan dalam penegakan hukum dan penguatan demokrasi, (3) mitigasi risiko ancaman keamanan siber, serta (4) transparansi dan akuntabilitas serta pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk terus memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas tata kelola, sistem hukum yang adil, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman keamanan global dan serta (4) langkah-langkah strategis dalam menjaga domestik di masa depan.

keamanan nasional.

• Capaian pembangunan politik demokrasi ditandai dengan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia.

Tren Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Distribusi Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (Tertinggi dan Terendah) di Daerah Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah). Keterangan: Capaian baseline hingga 2020 merupakan metode lama, capaian 2021–2023 merupakan metode baru, target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah)

• Pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia hingga tahun 2020 dinilai dari pencapaian tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Adapun pencapaian Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2021 mengalami penyempurnaan penilaian dengan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan sosial, serta memberikan indeks untuk tingkat nasional, pusat, dan provinsi.

• Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi, peningkatan terbesar terjadi pada Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tenggara, sementara tiga daerah yang mengalami penurunan terbesar yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Maluku Utara.

• Berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia tingkat provinsi pada tahun 2023, capaian tertinggi berada pada Provinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan daerah yang perlu didorong penguatan demokrasi terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi berada pada Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Papua, dan Maluku.

22 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi Tahun 2019 dan 2023 Keterangan: Capaian 2019 merupakan metode lama, capaian 2023 merupakan metode baru.

Sumber Data: BPS, berbagai tahun (diolah).

Capaian kinerja pembangunan bidang hukum ditandai dengan tren positif nilai Indeks Pembangunan Hukum dalam juga ditandai dengan kurun waktu tiga tahun terakhir. Capaian penting pembangunan bidang hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif bagi masyarakat.

Tren Capaian Indeks Pembangunan Hukum Sumber Data: Kemen PPN/Bappenas, berbagai tahun (diolah). Keterangan: Baseline 2019 merupakan metode lama, capaian 2020–2022 merupakan metode baru.

23

• Secara perhitungan, Indeks Pembangunan Hukum mengalami penyesuaian metodologi pada tahun 2020, menjadi lima pilar (budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum) dan tiga sumber data (survei masyarakat, data administratif kementerian/lembaga, dan wawancara pakar).

• Capaian Indeks Pembangunan Hukum pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Indeks Pembangunan Hukum tahun 2020 masuk dalam kategori cukup, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan masuk dalam kategori baik.

Peningkatan ini menunjukkan kualitas pembangunan hukum yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait semakin menuju ke arah positif dan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan tren capaian Indeks Pembangunan Hukum tersebut yakni sinkronisasi implementasi kebijakan prioritas nasional oleh multiaktor dan secara lintas sektor, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya.

• Intervensi strategis yang mendorong pencapaian Indeks Pembangunan Hukum antara lain (a) penataan tata kelola regulasi, (b) penegakan hukum pidana dilakukan melalui penerapan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dan implementasi keadilan restoratif, serta (c) peningkatan akses keadilan bagi masyarakat dilaksanakan melalui layanan bantuan hukum.

Capaian keamanan dan ketertiban menunjukkan komitmen kuat dan semangat antusias dengan ditandainya tren positif pada hasil nilai-nilai indikator pengukuran seperti meningkatnya Global Terrorism Index dari 5,07 pada tahun 2019 menjadi 3,99 pada tahun 2023. Adapun capaian perilaku antikorupsi masyarakat direpresentasikan melalui indeks perilaku anti korupsi.

Gambar 1.1 Tren Capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi Sumber Data: BPS dan KPK, berbagai tahun (diolah).

Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024 • Indeks Perilaku Anti Korupsi menunjukkan perbaikan dari tahun 2019 ke tahun 2022, namun sedikit menurun sebesar 0,01 poin pada tahun 2023 disebabkan adanya penurunan dimensi pengalaman sebagai salah satu dimensi pembentuk capaian Indeks Perilaku Anti Korupsi.

• Program strategis yang mendorong pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi antara lain (a) Roadshow Bus untuk sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat, (b) Desa Anti Korupsi, (c) Politik Cerdas Berintegritas untuk pembekalan antikorupsi kepada peserta pemilu, (d) Hajar Serangan Fajar sebagai kampanye antikorupsi kepada masyarakat terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pemilu, (e) program penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara ber-integritas sebagai program penguatan komitmen antikorupsi yang menyasar para pemimpin dan pejabat negara di kementerian/lembaga, serta (f) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai program yang mendukung para bunda atau guru pendidikan anak usia dini untuk berperan sebagai penggerak antikorupsi sekaligus membentuk karakter anak dalam upaya pencegahan korupsi.

24

• Salah satu ukuran perbaikan tata kelola pemerintah yaitu melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ≥ Baik tingkat cenderung meningkat pada kabupaten/kota dan provinsi. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi periode 2020– 2024 mencakup tiga aspek yaitu reformasi, hasil antara, dan pemenuhan.

• Intervensi strategis yang mendorong pencapaian, antara (a) optimalisasi pendampingan dan bimbingan teknis secara lain online dengan memanfaatkan media Youtube secara reguler melalui program ”Bisa Tanya Kemen PANRB” untuk informasi kebijakan sistem Aplikasi baru;

(b) penggunaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi maupun E-SAKIP, (c) kebijakan Reformasi Birokrasi tematik termasuk modul pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta (d) kegiatan RBXperience yang bertujuan memfasilitasi kementerian/lembaga Meso untuk ikut menjelaskan terkait perannya dalam reformasi birokrasi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya.

Tren Capaian Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik Sumber Data: Kemen PANRB, berbagai tahun (diolah). Keterangan: Target 2024 merupakan target RPJMN 2020–2024

1.3 Batasan Pembangunan (Development Constraint) Terdapat dua aspek yang menjadi batas dalam Kawasan Lindung di Darat dan Perairan pelaksanaan pembangunan, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas lingkungan hidup ruang fiskal.

Daya dukung merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Sampai tahun 2023, perlindungan kawasan yang telah dilaksanakan di daratan mencapai 51,14 juta hektare atau 26,85 persen dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 15,38 persen serta kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebesar 11,47 persen (IBSAP 2025–2045). Sedangkan luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pada tahun 2024 mencapai 29,9 juta hektare atau sebesar 9,2 persen dari luas Laut Indonesia, dengan peningkatan sebesar 665.049,5 Di sisi lain, kapasitas ruang fiskal merupakan hektare. Kawasan konservasi di perairan, wilayah kebutuhan untuk membiayai kemampuan pembangunan yang semakin besar dan beragam.

pesisir, dan pulau-pulau kecil ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2045 (30 by 45) yang setara Kedua aspek batasan pembangunan tersebut perlu dengan 97,5 juta hektare.

dijabarkan lebih lanjut untuk pada akhirnya dipertimbangkan dalam proses perencanaan rangka memastikan pembangunan dalam kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Penjabaran kedua aspek tersebut, antara lain 25 Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Indonesia Tahun 2024 Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024.

Peta Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru di Daratan dan Hutan Lindung di Indonesia Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

26 juta hektare areal yang bernilai Dari total 70 keanekaragaman hayati tinggi di daratan, sebanyak lainnya dan pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan daya dukung dan daya tampung 43 juta hektare yang berada di luar kawasan suaka lingkungan untuk aktivitas ekonomi.

alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru (Bappenas, 2018). Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan dan mengintegrasikan areal di luar kawasan suaka alam; kawasan pelestarian alam; dan Habitat Spesies Kunci Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi yang tersebar kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan dalam 22 tipe ekosistem, baik di darat maupun di pulau-pulau kecil berupa areal preservasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi penyangga laut (IBSAP 2025–2045). Apabila dikelola dengan baik, kekayaan keanekaragaman hayati yang luar kehidupan ataupun kelangsungan hidup sumber biasa ini, mulai dari ekosistem, spesies, dan genetik daya hayati dan ekosistemnya.

dapat menjadi modalitas dalam mendukung Kawasan konservasi dikelola berdasarkan tiga prinsip, yaitu (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (c) lestari sumber daya alam pemanfaatan secara hayati dan ekosistemnya. Kawasan konservasi menjadi benteng terakhir untuk melindungi habitat spesies kunci dan keanekaragaman hayati hingga tidak level Pembangunan genetik.

yang berkelanjutan akan berdampak tidak hanya pada berkurangnya area kawasan konservasi tersebut, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Tutupan Hutan Primer dan Hutan di Atas Lahan Gambut Kawasan hutan harus dikelola secara berkelanjutan pencapaian Indonesia Emas 2045. Keberadaan ekosistem di Indonesia telah menjadi rumah bagi puluhan ribu spesies flora dan fauna yang berperan menjaga keseimbangan alam termasuk beberapa spesies endemik Indonesia antara lain Komodo (Varanus komodoensis), Orangutan (Pongo spp.), Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae), Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), Maleo (Macrocephalon maleo), dan Anoa (Bubalus spp.). Keanekaragaman spesies yang dimiliki Indonesia tidak terlepas dari adanya peran daya dukung lingkungan yang memberikan dukungan terhadap keberlangsungan hidup setiap individu spesies, utamanya berupa ketersediaan habitat sebagai tempat untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak.

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi merencanakan perhatian utama dalam untuk menjaga daya dukung dan daya dan tampung pembangunan di Indonesia adalah habitat dari lingkungan yang memungkinkan segala aktivitas spesies kunci. Spesies kunci merupakan flora dan ekonomi berjalan secara berkesinambungan. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki tutupan hutan fauna yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara seluas 96,16 juta hektare yang tersebar di dalam dan keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan luar kawasan hutan. Untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat, laju deforestasi harus dipertahankan tidak melebihi spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, produktivitas dari habitat atau ekosistem tersebut.

fungsi, dan luasan 130.000 hektare per tahun.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi Indonesia juga memiliki lahan gambut seluas 13,42 sangat penting dalam juta hektare yang faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babi Rusa, penyimpanan karbon. Seluas 2,35 juta hektare dari Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, luas lahan gambut tersebut merupakan hutan Orangutan Kalimantan, Orangutan Sumatra, Gajah primer, sementara sekitar 11,07 juta hektare terdiri dari hutan sekunder, hutan tanaman, perkebunan, Sumatra, dan Harimau Sumatra. Habitat spesies ini diprakirakan akan berkurang secara kunci dan penggunaan lainnya. Selanjutnya, terdapat signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan.

kawasan hutan di luar kawasan hutan atau areal Sebagai dampaknya, spesies-spesies tersebut penggunaan lain yang memiliki nilai jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati seluas 7,15 juta hektare semakin terancam punah. Prakiraan penurunan luas habitat kesembilan spesies kunci tersebut dapat yang harus dipertahankan keberadaannya. Kawasan dilihat pada gambar berikut.

tersebut berada di luar kawasan hutan yang sangat rentan untuk dialihfungsikan ke penggunaan 27 Ancaman Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci sampai dengan 2045 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat garis Wallacea akan menyusut dari 80,3 persen pada tahun 2000 menjadi 49,7 persen pada tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, luas key biodiversity areas di sisi timur Garis Wallacea, khususnya wilayah Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami penurunan luas habitat spesies kunci terbesar, pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut. Sesuai hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk luasan habitat spesies kunci, secara nasional yang harus dipertahankan di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru minimal seluas 43,2 juta hektare. Apabila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan, fungsi ekosistem dapat terganggu dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim Perubahan iklim menyebabkan berbagai perubahan pada lingkungan, seperti pola curah hujan yang tidak menentu, kenaikan temperatur air laut, kenaikan muka air laut, serta peningkatan kejadian iklim ekstrem. Di wilayah pesisir, dampak perubahan ini sangat nyata dengan meningkatnya risiko bahaya, salah satunya penggenangan pesisir (coastal inundation). Indonesia dengan garis pantai yang panjang dan banyaknya pulau-pulau kecil, menjadi salah satu wilayah yang paling terancam oleh perubahan ini. Rendahnya resiliensi masyarakat pesisir terhadap ancaman tersebut iklim menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi, hingga rusaknya ekosistem pantai.

28 Sebaran Kawasan Pesisir Rentan Perpindahan Penduduk sebagai Dampak Perubahan Iklim Sumber: Kajian People Displacement Kementerian PPN/Bappenas, 2023.

Kombinasi antara penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut semakin memperparah risiko di wilayah pesisir. Di beberapa wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Semarang yang berada di pantai utara Pulau Jawa, penurunan tanah berlangsung dengan kecepatan 1–15 cm per tahun. Di luar Jawa, laju penurunan tanah bervariasi antara 1–8 cm per tahun. Dengan kenaikan muka air laut setinggi 50 cm yang diproyeksikan di masa depan, wilayah- wilayah padat penduduk di pesisir dapat tergenang secara permanen. Selain itu, pulau-pulau kecil juga terancam oleh abrasi dan penggenangan akibat kenaikan muka air laut, yang bisa menyebabkan hilangnya pulau-pulau tersebut dalam jangka panjang.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami perpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob.

Dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 30 persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan penduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi (Gambar Di Atas).

Perubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat pesisir. Data dari Climate Central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

Kawasan Rawan Bencana Kondisi geografis yang terletak di Cincin Api Pasifik menjadikan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penelitian lain juga mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga belas zona megathrust di sepanjang pesisir barat dan selatan Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Laut Banda yang berpotensi mengakibatkan bencana gempa dan tsunami. Data ini menjadi bukti penting yang menunjukkan bahwa dikelilingi kawasan yang rawan terhadap bencana.

Indonesia 29 Sebaran Tingkat Risiko Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2023 Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana tahun 2023 menunjukkan bahwa 13 provinsi di Indonesia memiliki risiko bencana yang tinggi, sementara 25 provinsi lainnya berada pada tingkat risiko bencana yang sedang. Tidak ada provinsi yang tergolong ke dalam kelas risiko bencana rendah. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi adalah Sulawesi Barat, Maluku, Sementara dan Kepulauan Bangka Belitung.

itu, provinsi dengan risiko bencana terendah adalah Pegunungan, dan DKI Jakarta.

Kepulauan Riau, Papua Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 168 kabupaten/kota berada dalam klasifikasi risiko bencana tinggi dan 346 kabupaten/kota lainnya memiliki risiko bencana sedang (Gambar Di Atas).

Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Nias Utara mencatatkan skor risiko bencana tertinggi. Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan akan bencana yang tinggi dan perlunya perhatian lebih. Sementara itu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Kepulauan Seribu, dan Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki skor risiko bencana terendah, tetapi tetap perlu melakukan upaya Data-data di atas menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang signifikan. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi prioritas di seluruh daerah, terutama di memiliki tingkat risiko bencana lokasi-lokasi yang tinggi untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak dari bencana.

Ketersediaan Air Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air Indonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m³ per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m³ per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak pengurangan risiko bencana mengingat diimbangi dengan penyebarannya.

kabupaten/kota tersebut tergolong dalam klasifikasi risiko bencana sedang.

30 Distribusi Ketersediaan Air dan Populasi per Pulau di Indonesia Berdasarkan Proporsi Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah barel, sementara cadangan potensialnya sebesar 1,9 miliar barel. Untuk gas alam, Indonesia memiliki padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang cadangan total sebesar 54,83 triliun kaki kubik menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air standar, terdiri dari 36,34 triliun kaki kubik standar cadangan terbukti dan 18,49 triliun kaki kubik permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan standar cadangan potensial. Namun, berdasarkan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 persen), Kalimantan (28,5 persen), dan Sumatera rasio cadangan terhadap produksi, cadangan minyak diprakirakan akan habis dalam 6,7 tahun dan (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih cadangan gas dapat bertahan selama 21,2 tahun.

kecil.

Ketidakseimbangan distribusi air ini Cadangan batu bara Indonesia mencapai 36,30 menimbulkan tekanan air (water stress) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air ton, dengan rasio cadangan miliar terhadap produksi sekitar 65 tahun. Selain itu, Indonesia juga tinggi.

Di sisi lain, keberadaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Ketersediaan Energi Indonesia memiliki kekayaan cadangan energi dan sumber daya mineral yang sangat besar. Cadangan minyak yang telah terbukti mencapai 2,27 miliar memiliki berbagai mineral penting, termasuk nikel dengan cadangan bijih sebesar 5,24 miliar ton, tembaga 3,01 miliar ton, dan bauksit 3,22 miliar ton.

Permintaan untuk mineral ini diproyeksikan akan meningkat dengan adanya transisi energi yang sedang berlangsung.

Pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia juga menawarkan potensi yang besar jika didukung oleh perkembangan teknologi, serta diharapkan akan meningkatkan daya saing terhadap energi fosil dan mengurangi biaya produksi listrik dari sumber- sumber seperti tenaga surya dan angin. Potensi total energi terbarukan di Indonesia diprakirakan mencapai 3.716 gigawatt, di mana energi surya mendominasi dengan total energi sebesar 3.294 gigawatt. Sisanya berasal dari biomassa, air, panas bumi, angin, laut, dan energi terbarukan lainnya.

Meskipun begitu, pada tahun 2023, pemanfaatan energi terbarukan di sektor listrik baru mencapai sekitar 13,3 gigawatt atau hanya 0,35 persen dari total potensi yang ada.

31 Sebaran Potensi Sumber Daya Energi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

Kapasitas dan Keterbatasan Ruang Fiskal Ruang fiskal Indonesia saat ini relatif terbatas di tengah upaya Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara maju. Hal tersebut indikator penerimaan perpajakan tecermin dari Indonesia yang terus menurun secara historis. Rasio perpajakan Indonesia pernah mencapai 20 persen produk domestik bruto pada tahun 1980-an. Namun hingga tahun 2024, rasio perpajakan Indonesia terus menurun menjadi sebesar 10,1 persen produk domestik bruto. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Indonesia kapasitas fiskal justru Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, rasio perpajakan Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Dibandingkan kelompok negara maju, rasio perpajakan Indonesia di tahun 2023 mencapai 10,3 persen produk domestik bruto, sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan Inggris (27,3 persen produk domestik bruto), Meksiko (14,3 persen produk domestik bruto), Brazil (14,2 persen produk domestik bruto), dan Kanada (14,0 persen produk domestik bruto). Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kelompok negara Association of Southeast Asian Nations, Indonesia juga relatif tertinggal dengan Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia, dan Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan rasio 32 perpajakan Indonesia yang relatif masih rendah dibandingkan dengan berbagai kelompok negara.

Studi komparatif dengan beberapa negara memperlihatkan bahwa untuk menjadi negara maju, dukungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara sangat diperlukan. Sebagai contoh, Korea Selatan pada tahun 1995 berhasil lepas dari middle income trap dengan rasio penerimaan negara pada saat itu mencapai 17,6 persen produk domestik bruto. Chile pada tahun 2013 juga berhasil lepas dari middle income trap dengan rasio penerimaan negara sebesar 20,6 persen produk domestik bruto.

Kebutuhan pendanaan RPJMN Tahun 2020–2024 dihadapkan pada tantangan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah. Dalam periode RPJMN Tahun 2020–2024, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4–Rp35.455,6 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan badan usaha milik negara menyumbang masing- masing sebesar 8,4–10,1 persen dan 8,5–8,8 persen, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Sementara itu, dari sisi kemampuan negara melalui pemerintah, penerimaan pajak (tax ratio) masih berada pada pendapatan kisaran kurang dari 11 persen. Tantangan tersebut juga tampak pada kondisi defisit yang mencapai Rp3.192 triliun selama periode tahun 2020–2024 atau rata-rata Rp638 triliun per tahun.

Sebagai gambaran konkret lainnya, kebutuhan memperkuat dukungan pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui swasta atau pendanaan inovatif lainnya.

pendanaan infrastruktur untuk meningkatkan stok infrastruktur menjadi 50 persen gross domestic Dengan keterbatasan ruang fiskal tersebut, agenda lingkungan, pemerintah untuk mengatasi isu product pada tahun 2024 membutuhkan anggaran perubahan iklim, dan upaya mewujudkan net-zero Rp6.445 triliun dengan rencana porsi pemerintah sebesar 37 persen, penugasan badan usaha milik emission pada lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang tahun 2060 atau negara/daerah sebesar 21 persen, dan peran swasta sebesar 42 persen. Kondisi ini perlu disikapi dengan melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

1.4 Peluang dan Tantangan Pembangunan Peluang Pembangunan (1) Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif 33 (2) Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas perairan laut 6,4 juta km2 dengan potensi sumber daya perikanan 12,01 juta ton pada 11 wilayah dari keanekaragaman hayati laut tersebut, pada tahun 2023 Indonesia telah menetapkan 29,1 juta hektare kawasan konservasi di perairan, wilayah pengelolaan perikanan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut dan ekosistem pesisir, dan pulau-pulau kecil. Sumber daya perikanan dan ekosistem tersebut saling berkaitan pesisir yang terdiri dari 3,36 juta hektare mangrove, satu sama lain untuk menghasilkan ketahanan 293 ribu hektare lamun, dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Untuk menjamin keberlanjutan pangan akuatik dan meningkatkan kesehatan laut Indonesia.

34 (3) Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Sosial (4) Pengembangan Teknologi 35 (5) Sumber-Sumber Pertumbuhan Inovatif Tantangan Pembangunan (1) Rendahnya Produktivitas pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih Tingkat produktivitas masih rendah di tengah lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja persaingan global yang semakin meningkat.

Mengacu pada rilis Organization (2024), laporan Asian Productivity produktivitas rata-rata perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity budaya yang membebankan peran pengasuhan dan selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen).

Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022.

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan cenderung pertumbuhan ekonomi melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–

2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015– 2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

36 Rata-rata Pertumbuhan TFP Total Factor Productivity Index Index Antarnegara 2010–2022 (2010=1,0) Sumber: Asian Productivity Organization (2024), diolah Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial.

persen penduduk yang termasuk angkatan kerja Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

menengah tsanawiyah pertama/madrasah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang (2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US$28.600perpekerja.AngkatersebutmasihtertinggaljauhdibawahAmerikaSerikatUS$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US$30.200 per pekerja.

Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co- operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja. Berdasarkan pada pendidikan kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan kerja termasuk penduduk angkatan yang berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen.

Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019– 2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru 37 mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diprakirakan sebesar Rp22,8 triliun per dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan (Kementerian Ketenagakerjaan, hubungan kerja

2024. dan angka meningkat.

ini diperkirakan akan terus

9.176 orang Bencana, 2024).

(Badan Nasional Penanggulangan Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan kepunahan ancaman menghadapi Salah satu faktor yang memicu terjadinya (Intergovernmental Science-Policy Platform on pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya Biodiversity and Ecosystem Services, 2019).

beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat setiap tahun (United Nations Framework Convention Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024.

itu, komponen harga bergejolak Sementara (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah permintaan pada menurunnya berimplikasi merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun terhadap barang-barang yang diproduksi oleh 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and industri. Dengan permintaan yang lemah, industri Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada jumlah akhirnya memaksa untuk mengurangi karyawan atau bahkan menutup usaha.

hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

(4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

(5) Krisis Lingkungan Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan.

Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi (United pertambangan terbesar ke-8 di dunia Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan 38 ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

(6) Geopolitik dan Geoekonomi Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat tak berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru.

Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China seperti konflik Selat di Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara- negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari kedaulatan mereka. Hal instrumen militer demi melindungi tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo- Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The inflasi Federal Reserve.

Peningkatan laju mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara- negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal tecermin dari penurunan Baltic Dry Index level menjadi rata-rata ini indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diprakirakan menurun secara bertahap lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku 39 ini menjadi prasyarat upaya kepentingan. Hal percepatan pencapaian sasaran pembangunan pada periode 2019–2022, namun capaian tersebut tahun sedikit mengalami tantangan pada nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan tata kelola data memainkan peran kunci dalam terutama mendukung pembangunan nasional, dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

40 (halaman ini sengaja dikosongkan) 41 42 43