Modul ini diorkestrasi oleh Mohamad Mova AlAfghani menggunakan Claude beserta beberapa model bahasa besar (large language model) dan harness pendukungnya.
Indeks Regulasi Lingkungan
Undang-Undang (UU)
Tahun
Nomor
Judul
Status
2009
32
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
AKTIF (dengan perubahan)
2020
11
Cipta Kerja (Omnibus Law)
TIDAK BERLAKU — dicabut oleh Perppu 2/2022 (Pasal 185), yang kemudian ditetapkan menjadi UU 6/2023
2023
6
Penetapan Perppu Cipta Kerja
AKTIF
2016
16
Pengesahan Paris Agreement
AKTIF
2009
19
Pengesahan Stockholm Convention (POPs)
AKTIF
2004
17
Pengesahan Protokol Kyoto
AKTIF
1994
6
Pengesahan UNFCCC
AKTIF
2007
26
Penataan Ruang
AKTIF
2008
18
Pengelolaan Sampah
AKTIF
1999
41
Kehutanan
AKTIF
1990
5
Konservasi SDA Hayati
AKTIF
Peraturan Pemerintah (PP)
Tahun
Nomor
Judul
Status
2021
22
Penyelenggaraan PPLH
AKTIF
2014
101
Pengelolaan Limbah B3
Dicabut oleh PP 22/2021
2012
27
Izin Lingkungan
Dicabut oleh PP 22/2021
2001
82
Pengelolaan Kualitas Air
AKTIF
1999
41
Pengendalian Pencemaran Udara
AKTIF
2017
46
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
AKTIF
Peraturan Presiden (Perpres)
Tahun
Nomor
Judul
Status
2025
110
Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK
AKTIF
2021
98
Penyelenggaraan NEK untuk NDC
Dicabut oleh Perpres 110/2025
2018
15
Percepatan Pengendalian DAS Citarum (Citarum Harum)
AKTIF
2018
83
Penanganan Sampah Laut
AKTIF
Peraturan Menteri LHK (PermenLHK)
Tahun
Nomor
Judul
Topik
2014
5
Baku Mutu Air Limbah
Baku Mutu Industri
2016
68
Baku Mutu Air Limbah Domestik
Baku Mutu Domestik
2019
16
Perubahan PermenLHK 5/2014
Baku Mutu
2021
5
Persetujuan Teknis dan SLO
Perizinan
Peraturan OJK (POJK)
Tahun
Nomor
Judul
Topik
2017
51
Keuangan Berkelanjutan
ESG, Sustainable Finance
Regulasi per Topik Buku Ajar
1. Konsep Dasar dan Prinsip
UU 32/2009 BAB I (Ketentuan Umum) dan BAB II (Asas)
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (Hak atas lingkungan)
2. Perubahan Iklim
UU 16/2016 (Ratifikasi Paris Agreement)
UU 6/1994 (Ratifikasi UNFCCC)
UU 17/2004 (Ratifikasi Protokol Kyoto)
Perpres 110/2025 (NEK)
3. Perencanaan Lingkungan
UU 32/2009 BAB III (Pasal 9-17) - RPPLH, KLHS
PP 22/2021 - Implementasi perencanaan
4. Pengendalian Pencemaran
UU 32/2009 BAB V (Pengendalian)
PP 22/2021 BAB III-V (Baku Mutu)
PermenLHK 5/2014 (Baku Mutu Air Limbah - 48 Lampiran)
PermenLHK 68/2016 (Baku Mutu Domestik)
5. AMDAL dan Perizinan
UU 32/2009 Pasal 22-41 (AMDAL)
UU 11/2020 (Perubahan - Persetujuan Lingkungan)
PP 22/2021 BAB II (Persetujuan Lingkungan)
PermenLHK 5/2021 (Prosedur)
6. Keadilan Lingkungan
UU 32/2009 Pasal 65-66 (Hak atas lingkungan)
UU 32/2009 Pasal 70 (Peran masyarakat)
7. Tanggung Jawab Mutlak
UU 32/2009 Pasal 87-88 (Strict liability)
UU 32/2009 Pasal 89 (Tanpa kedaluwarsa untuk B3)
PP 22/2021 BAB VII (Pengelolaan Limbah B3)
8. Penegakan Hukum
UU 32/2009 BAB XII (Pasal 71-83) - Sanksi Administratif
UU 32/2009 BAB XIII (Pasal 84-93) - Penyelesaian Sengketa
UU 32/2009 BAB XIV (Pasal 94-96) - Penyidikan
UU 32/2009 BAB XV (Pasal 97-120) - Ketentuan Pidana
9. Hukum Internasional
Deklarasi Stockholm 1972
Deklarasi Rio 1992
UNFCCC 1992 (UU 6/1994)
Paris Agreement 2015 (UU 16/2016)
Basel Convention (Keppres 61/1993)
Stockholm POPs (UU 19/2009)
MARPOL (PP 21/2010)
10. Isu Kontemporer
Perpres 110/2025 (NEK dan Carbon Trading)
POJK 51/2017 (Keuangan Berkelanjutan)
PP 46/2017 (Instrumen Ekonomi LH)
11. Studi Kasus
Perpres 15/2018 (Citarum Harum)
PermenLHK 5/2014 (Baku Mutu untuk analisis)
PP 82/2001 (Kelas Air)
Sanksi Pidana - Ringkasan
Pasal
Tindak Pidana
Penjara
Denda
98(1)
Sengaja melampaui baku mutu
3-10 tahun
Rp3-10 M
99(1)
Lalai melampaui baku mutu
1-3 tahun
Rp1-3 M
100(1)
Melanggar baku mutu
Max 3 tahun
Max Rp3 M
103
Tidak mengelola limbah B3
1-3 tahun
Rp1-3 M
104
Dumping ilegal
Max 3 tahun
Max Rp3 M
106
Memasukkan limbah B3 ke NKRI
5-15 tahun
Rp5-15 M
108
Pembakaran lahan
3-10 tahun
Rp3-10 M
Indeks ini dibuat berdasarkan hasil canvassing regulationvault pada 2026-01-07