Atribusi

Modul ini diorkestrasi oleh Mohamad Mova AlAfghani menggunakan Claude beserta beberapa model bahasa besar (large language model) dan harness pendukungnya.

Glosarium

Buku Ajar Hukum Lingkungan (HKL-301) Universitas Ibn Khaldun Bogor

Glosarium ini menghimpun istilah hukum dan teknis yang dipakai dalam dua belas bab buku ajar, disusun menurut abjad. Setiap istilah diberi padanan bahasa Inggris bila lazim dipakai, definisi singkat, dan bab tempat istilah itu dibahas. Definisi di sini adalah ringkasan untuk membantu membaca; untuk mengutip, rujuklah pasal peraturan yang disebut di bab bersangkutan. Pasal yang disebut tanpa nama peraturan adalah pasal UU 32/2009 sebagaimana diubah dengan UU 6/2023.

---

A

Istilah	English	Definisi	Bab
AATHP	ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution	Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas (2002), disahkan Indonesia dengan UU 26/2014. Ia memuat kewajiban pencegahan dan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar, tetapi penyelesaian sengketanya hanya melalui konsultasi dan tidak memuat klausul ganti rugi.	BAB 6, BAB 9, BAB 11
Advokasi lingkungan	Environmental advocacy	Upaya sistematis untuk memengaruhi kebijakan lingkungan, memperjuangkan hak-hak lingkungan, dan mendorong penegakan hukum, melalui litigasi, nonlitigasi, advokasi kebijakan, kampanye, serta riset.	BAB 6
Akses keadilan, akses informasi, akses partisipasi	Access rights	Tiga hak prosedural lingkungan yang berakar pada Prinsip 10 Deklarasi Rio dan diakui dalam Pasal 65 ayat (2). Ketiganya saling bergantung: partisipasi tanpa informasi kosong, dan keberatan yang tidak dapat dibawa ke pengadilan tidak bergigi.	BAB 1, BAB 6
Alokasi beban pencemar air	Pollution load allocation	Penetapan beban pencemar paling tinggi yang boleh dibuang ke badan air dari setiap sektor (Pasal 116 PP 22/2021). Ia berarti kuota yang tersisa bila daya tampung belum terlewati, atau kewajiban menurunkan beban bila sudah terlewati.	BAB 3, BAB 4
AMDAL	Environmental impact assessment	Analisis mengenai dampak lingkungan hidup: kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha itu (Pasal 1 angka 11). AMDAL adalah bahan keputusan, bukan keputusan itu sendiri.	BAB 1, BAB 3, BAB 5, BAB 9
Amar putusan	Operative part of a judgment	Bagian putusan yang memuat apa yang diputus pengadilan. Bersama pertimbangan hukum, amar adalah bagian yang menyatakan pendirian pengadilan.	BAB 10
Ancaman serius	Serious threat	Ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat (Penjelasan Pasal 501 ayat (3) huruf c PP 22/2021). Ia adalah golongan ketiga kegiatan yang dikenai tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88, dan golongan inilah yang dipakai dalam perkara karhutla.	BAB 7, BAB 10
ANDAL	Environmental impact statement	Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dokumen inti dalam paket AMDAL yang memuat prakiraan besaran dan sifat penting dampak serta evaluasi menyeluruh atas dampak tersebut.	BAB 5
Angka “tereksekusi”	—	Istilah dalam statistik resmi penegakan perdata yang menghitung uang yang masuk ke kas negara sebagai PNBP, bukan lahan yang sudah pulih. Angka ini tidak dapat dibagi dengan nilai biaya pemulihan untuk menghasilkan “tingkat pemulihan”.	BAB 8, BAB 11
Asas hukum	Legal principle	Pikiran dasar di balik norma yang menjadi pedoman menafsirkan pasal yang kabur dan menilai peraturan pelaksana. Pasal 2 menyebut empat belas asas, sedangkan isinya dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 2.	BAB 1, BAB 9

B

Istilah	English	Definisi	Bab
B3	Hazardous and toxic substances	Bahan berbahaya dan beracun: zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya dapat mencemarkan, merusak, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 67 PP 22/2021).	BAB 2, BAB 7
Bahan hukum primer, sekunder, tersier	Primary, secondary, tertiary legal materials	Penggolongan bahan dalam penelitian hukum normatif. Bahan primer (peraturan, putusan, perjanjian yang disahkan) adalah sumber aturan; bahan sekunder menjelaskannya; bahan tersier membantu menemukan keduanya.	BAB 10
Baku mutu lingkungan hidup	Environmental quality standard	Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu (Pasal 1 angka 13). Pasal 20 mengenal tujuh jenis baku mutu, dan pencemaran diukur melaluinya.	BAB 3, BAB 4
Baku mutu air	Water quality standard	Baku mutu atas mutu air di badan air, yang di Indonesia dibagi menjadi empat kelas menurut peruntukannya dalam Lampiran VI PP 22/2021. Semakin kecil nomor kelas, semakin ketat baku mutunya.	BAB 3, BAB 4
Baku mutu air limbah	Effluent standard	Batas mutu limbah cair yang boleh dibuang dari suatu sumber, ditetapkan Menteri (Pasal 131 PP 22/2021), antara lain dalam Permen LH 5/2014. Pelanggarannya diancam pidana Pasal 100 setelah sanksi administratif tidak dipatuhi.	BAB 3, BAB 4, BAB 8
Baku mutu air laut	Marine water quality standard	Baku mutu atas mutu air laut yang dibedakan menurut tiga peruntukan: pelabuhan, wisata bahari, dan biota laut (Lampiran VIII PP 22/2021).	BAB 4
Baku mutu emisi	Emission standard	Batas mutu gas buang yang boleh dilepas dari cerobong atau knalpot; termasuk baku mutu buangan.	BAB 4, BAB 8
Baku mutu gangguan	Nuisance standard	Batas kebisingan, getaran, dan kebauan yang dibolehkan dari suatu sumber.	BAB 4, BAB 8
Baku mutu udara ambien	Ambient air quality standard	Baku mutu atas udara bebas yang dihirup, tercantum dalam Lampiran VII PP 22/2021. Untuk PM2,5 angkanya 55 μg/m³ rata-rata 24 jam dan 15 μg/m³ rata-rata tahunan.	BAB 4, BAB 8
Ban Amendment	Basel Ban Amendment	Amandemen Konvensi Basel yang menyisipkan Pasal 4A dan melarang ekspor limbah berbahaya dari negara OECD, Uni Eropa, dan Liechtenstein ke negara lain. Indonesia meratifikasinya pada 2005, sebelum amandemen itu berlaku pada 5 Desember 2019.	BAB 2, BAB 9
BOD	Biochemical oxygen demand	Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai zat organik dalam air. Semakin tinggi BOD, semakin sedikit oksigen yang tersisa bagi ikan.	BAB 3, BAB 4

C

Istilah	English	Definisi	Bab
CBDR	Common but differentiated responsibilities	Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda (Prinsip 7 Deklarasi Rio): semua negara bertanggung jawab atas lingkungan global, tetapi kadarnya dibedakan menurut kontribusi historis dan kemampuan.	BAB 9
CITES	Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora	Konvensi yang mengatur perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar melalui tiga apendiks, disahkan Indonesia dengan Keppres 43/1978. Berbeda dengan Basel, penangguhan dagangnya benar-benar dijalankan para pihak.	BAB 9
COD	Chemical oxygen demand	Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat dalam air secara kimia; bersama BOD dipakai sebagai ukuran tidak langsung banyaknya pencemar organik.	BAB 4

D

Istilah	English	Definisi	Bab
Dana penjaminan	Environmental restoration guarantee fund	Dana yang wajib disetor pemegang izin di muka ke bank pemerintah untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 55). Ia jaminan yang disiapkan sebelum pelanggaran, bukan jalur bagi tergugat perdata untuk membayar kewajiban pemulihannya.	BAB 1, BAB 5, BAB 8
Daya dukung lingkungan hidup	Carrying capacity	Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya (Pasal 1 angka 7).	BAB 1, BAB 3, BAB 4, BAB 5
Daya tampung lingkungan hidup	Assimilative capacity	Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Pasal 1 angka 8). Ia aspek khusus dari daya dukung, dan dalam hukum Indonesia menjadi padanan kapasitas asimilasi.	BAB 1, BAB 3, BAB 4, BAB 5
Delik formil	Conduct crime	Tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa perlu dibuktikan akibatnya, misalnya pelanggaran baku mutu air limbah dalam Pasal 100.	BAB 8
Delik materiil	Result crime	Tindak pidana yang baru selesai bila akibat yang dilarang terjadi, misalnya perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau air dalam Pasal 98 dan 99.	BAB 8
Denda administratif	Administrative fine	Jenis sanksi administratif yang ditambahkan melalui Pasal 82C dan Pasal 508 PP 22/2021, untuk membuat pelanggaran tidak menguntungkan.	BAB 8
Denda keterlambatan	Dwangsom	Denda atas setiap hari keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 81). Berbeda dengan denda administratif, ia mendorong pelaksanaan paksaan, bukan menghukum pelanggaran yang sudah terjadi.	BAB 8
Duduk perkara	Statement of facts and pleadings	Bagian putusan yang memuat dalil penggugat, jawaban tergugat, bukti, dan saksi. Isinya adalah pendapat para pihak, bukan pendapat pengadilan, sehingga tidak boleh dikutip sebagai pertimbangan hakim.	BAB 10
Dumping	Dumping	Pembuangan limbah atau bahan ke media lingkungan tertentu, termasuk laut. PP 22/2021 melarang dumping limbah B3 ke laut tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan menetapkan syarat lokasi yang ketat untuk tailing.	BAB 2, BAB 4, BAB 8, BAB 10

E

Istilah	English	Definisi	Bab
Ekonomi hijau	Green economy	Ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis (UNEP), dengan tiga pilar: rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial.	BAB 11
Ekonomi sirkular	Circular economy	Pola ekonomi yang memutar produk kembali menjadi bahan untuk produk berikutnya, sehingga sampah diperlakukan sebagai bahan baku, bukan akhir.	BAB 11
Ekoregion	Ecoregion	Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri ekologis seperti bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, dan flora fauna. Penetapan wilayah ekoregion adalah tahap kedua perencanaan lingkungan hidup (Pasal 5, 7, dan 8).	BAB 1, BAB 3
Eksternalitas	Externality	Biaya suatu kegiatan yang tidak ditanggung pelakunya, melainkan dilimpahkan kepada orang lain. Asas pencemar membayar menuntut agar biaya itu diinternalisasi.	BAB 1, BAB 9
EPR	Extended producer responsibility	Tanggung jawab produsen yang diperluas: produsen ikut bertanggung jawab atas produknya setelah selesai dipakai. Di Indonesia dasarnya Pasal 15 UU 18/2008, dan bentuknya yang paling tegas adalah kewajiban penarikan kembali sampah mengandung B3 dalam Pasal 11 PP 27/2020.	BAB 2, BAB 11
ESG	Environmental, social, and governance	Tiga pilar yang dipakai investor dan regulator untuk menilai pengelolaan risiko di luar risiko keuangan biasa. Pilar lingkungan mencakup limbah, energi, air, dan keanekaragaman hayati.	BAB 11

G

Istilah	English	Definisi	Bab
Greenwashing	Greenwashing	Klaim lingkungan yang menyesatkan, seperti label “ramah lingkungan” tanpa kinerja nyata. Indonesia belum memiliki aturan khusus, tetapi klaim semacam itu dapat dijangkau Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999.	BAB 11
Gugatan organisasi lingkungan hidup	NGO standing	Hak organisasi lingkungan hidup menggugat untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan (Pasal 92). Tuntutannya terbatas pada tindakan tertentu tanpa ganti rugi, kecuali biaya riil, dan organisasinya harus berbadan hukum serta berkegiatan nyata paling singkat dua tahun.	BAB 6, BAB 8, BAB 12
Gugatan pemerintah	Government standing	Kewenangan instansi pemerintah dan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup menggugat ganti rugi dan tindakan tertentu atas kerugian lingkungan hidup (Pasal 90). Seluruh gugatan karhutla pemerintah diajukan atas dasar ini.	BAB 7, BAB 8, BAB 12
Gugatan perwakilan kelompok	Class action	Gugatan oleh satu atau beberapa orang sebagai wakil kelompok untuk kepentingan mereka sendiri sekaligus anggota kelompok yang banyak, dengan kesamaan fakta, dasar hukum, dan jenis tuntutan (Pasal 91; Perma 1/2002).	BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 12
Gugatan warga negara	Citizen lawsuit	Gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara yang lalai menjalankan kewajibannya. Tuntutannya berupa perintah melakukan atau memperbaiki sesuatu, bukan ganti rugi; dasarnya berkembang dalam praktik peradilan, bukan dalam UU 32/2009.	BAB 4, BAB 6, BAB 8, BAB 12

H

Istilah	English	Definisi	Bab
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	Right to a healthy environment	Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dijabarkan dalam Pasal 65 ayat (1). Ia hak fundamental, tetapi bukan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga dapat dibatasi dengan undang-undang menurut Pasal 28J ayat (2).	BAB 1, BAB 6
Hukum kebiasaan internasional	Customary international law	Praktik umum negara yang diyakini sebagai kewajiban hukum dan mengikat semua negara, bukan hanya pihak suatu perjanjian.	BAB 9
Hukum lingkungan	Environmental law	Himpunan norma yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup, termasuk cara negara mengawasi dan menegakkannya; cakupannya substantif, prosedural, institusional, dan penegakan.	BAB 1
Hukum sumber daya alam	Natural resources law	Hukum sektoral yang mengatur siapa boleh mengambil kayu, mineral, atau air, dan dengan hak apa. Ia berlaku bersamaan dengan hukum lingkungan pada kegiatan yang sama.	BAB 1
Hutan adat	Customary forest	Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sejak Putusan MK 35/PUU-X/2012, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.	BAB 6

I

Istilah	English	Definisi	Bab
Instrumen ekonomi lingkungan hidup	Environmental economic instruments	Perangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong perlindungan lingkungan, diatur dalam PP 46/2017; perdagangan karbon termasuk dalam keluarga instrumen ini.	BAB 11
Inventarisasi lingkungan hidup	Environmental inventory	Tahap pertama perencanaan: pengumpulan data sumber daya alam, termasuk potensi, penguasaan, bentuk kerusakan, serta konflik dan penyebabnya (Pasal 6).	BAB 3
IRAC	Issue, Rule, Application, Conclusion	Kerangka menyusun analisis hukum dalam empat bagian berurutan. Bagian Application wajib membahas setiap unsur aturan yang dikutip, satu per satu.	BAB 10
Izin lingkungan	Environmental permit	Keputusan izin tersendiri yang menjadi prasyarat izin usaha menurut rumusan asli UU 32/2009 dan PP 27/2012. Sejak perubahan oleh paket Cipta Kerja, ia diganti persetujuan lingkungan.	BAB 1, BAB 5

K

Istilah	English	Definisi	Bab
Karhutla	Forest and land fires	Kebakaran hutan dan lahan. Membuka lahan dengan cara membakar dilarang Pasal 69 ayat (1) huruf h dan diancam pidana Pasal 108; di jalur perdata, perkara karhutla menjadi laboratorium utama tanggung jawab mutlak.	BAB 6, BAB 7, BAB 8, BAB 11
Kategori limbah B3	Hazard categories	Penggolongan limbah B3 menurut tingkat bahaya: kategori 1 berdampak akut dan langsung, kategori 2 berdampak kronis (Pasal 276 PP 22/2021). Kategori ikut menentukan batas waktu penyimpanan.	BAB 2
Keadilan antargenerasi	Intergenerational equity	Prinsip bahwa generasi sekarang memegang lingkungan hidup sebagai titipan dan wajib mewariskannya dalam kondisi setara atau lebih baik (Penjelasan Pasal 2 huruf a dan b; Pasal 3 huruf f).	BAB 1, BAB 6
Keadilan intragenerasi	Intragenerational equity	Keadilan di antara orang yang hidup pada generasi yang sama: distribusi beban dan manfaat lingkungan yang adil serta perlindungan kelompok rentan.	BAB 1, BAB 6
Keadilan lingkungan	Environmental justice	Prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlindungan yang sama dari risiko lingkungan, bahwa beban dan manfaat lingkungan dibagi secara adil, dan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam kebijakan lingkungan. Ia memiliki tiga dimensi: distributif, prosedural, dan pengakuan.	BAB 6
Kearifan lokal	Local wisdom	Nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat. Ia salah satu asas dalam Pasal 2, wajib diperhatikan dalam penyusunan RPPLH, dan menjadi dasar pengecualian pembakaran lahan sampai 2 hektare per kepala keluarga.	BAB 1, BAB 3, BAB 7
Kedaluwarsa gugatan	Limitation period	Tenggat pengajuan gugatan lingkungan yang dihitung sejak diketahui adanya pencemaran atau kerusakan (Pasal 89 ayat (1)). Untuk pencemaran akibat B3 dan limbah B3, tenggat itu tidak berlaku (ayat (2)).	BAB 7
Kehati-hatian	Precautionary principle	Asas bahwa ketidakpastian ilmiah tentang dampak suatu kegiatan bukan alasan untuk menunda langkah pencegahan (Penjelasan Pasal 2 huruf f; Prinsip 15 Deklarasi Rio). Ia berlaku untuk risiko yang belum pasti, berbeda dari pencegahan.	BAB 1, BAB 9, BAB 12
Kerangka Acuan	Terms of reference	Dokumen pertama dalam paket AMDAL yang menetapkan ruang lingkup dan kedalaman kajian; ibarat proposal penelitian.	BAB 5
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	Environmental feasibility decision	Keputusan yang ditetapkan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi uji kelayakan AMDAL (Pasal 49 PP 22/2021); ia adalah bentuk persetujuan lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL.	BAB 5
KLHS	Strategic environmental assessment	Kajian Lingkungan Hidup Strategis: rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 angka 10). Ia instrumen pencegahan pertama dalam Pasal 14.	BAB 1, BAB 3, BAB 5
KM-GBF	Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework	Kerangka keanekaragaman hayati global yang diadopsi melalui Keputusan COP CBD 15/4 (2022), antara lain dengan target 30x30. Ia keputusan konferensi para pihak, bukan traktat baru.	BAB 9, BAB 11
Konflik tenurial	Tenure conflict	Sengketa tentang siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan tanah dan sumber daya di atasnya, terutama ketika izin diberikan di atas wilayah yang diklaim komunitas.	BAB 6
KRP	Policies, plans, and programmes	Singkatan dari kebijakan, rencana, dan/atau program, yaitu objek kajian KLHS.	BAB 3, BAB 5
Kriteria baku kerusakan	Damage threshold criteria	Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati yang dapat ditenggang lingkungan (Pasal 1 angka 15). Pencemaran diukur dengan baku mutu, sedangkan kerusakan diukur dengan kriteria ini.	BAB 4, BAB 8
Kuota emisi	Emission quota	Batas emisi bagi sumber tidak bergerak yang ditetapkan Menteri dan dapat diperdagangkan antarpelaku usaha (Pasal 210 dan 211 PP 22/2021).	BAB 3, BAB 4

L

Istilah	English	Definisi	Bab
LD50	Median lethal dose	Uji toksikologi pada hewan uji untuk menilai sifat beracun limbah. Limbah dengan LD50 sama dengan atau kurang dari 50 mg/kg berat badan tergolong limbah B3 kategori 1.	BAB 2
Legal opinion	Legal opinion	Dokumen hukum yang menyatakan tingkat keyakinan penulis beserta ruang lingkup, asumsi, dan pembatasannya, karena klien akan mengambil keputusan berisiko di atasnya.	BAB 12
Limbah	Waste	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 68 PP 22/2021).	BAB 2
Limbah B3	Hazardous waste	Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 angka 69 PP 22/2021). Bahayanya tidak hilang oleh pengenceran dan melekat pada bendanya.	BAB 2, BAB 7
Limbah nonB3	Non-hazardous waste	Sisa usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik limbah B3 (Pasal 1 angka 70 PP 22/2021). Limbah nonB3 tertentu masih boleh diimpor sebagai bahan baku menurut Permendag 20/2021.	BAB 2, BAB 9
Lingkungan hidup	Environment	Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1).	BAB 1

M

Istilah	English	Definisi	Bab
Manifest	Waste manifest	Dokumen pengangkutan limbah B3 yang mencatat asal, jumlah, karakteristik, dan tujuan limbah pada setiap perpindahan tangan.	BAB 2
MARPOL 73/78	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships	Konvensi tentang pencemaran laut dari kapal dengan enam lampiran; hanya Annex I dan II yang otomatis mengikat. Indonesia mengesahkannya dengan Keppres 46/1986 dan Annex III–VI dengan Perpres 29/2012.	BAB 9
Masyarakat hukum adat	Customary law community	Kesatuan masyarakat yang diakui dan dihormati negara beserta hak tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.	BAB 6
Masyarakat terkena dampak langsung	Directly affected community	Lingkaran masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan AMDAL menurut rumusan Pasal 26 hasil perubahan, dikaitkan dengan batas wilayah studi (Pasal 29 PP 22/2021). Rumusan asli juga memasukkan pemerhati lingkungan dan hak keberatan.	BAB 5, BAB 6
MEA	Multilateral environmental agreement	Perjanjian lingkungan dengan banyak negara pihak, seperti Konvensi Basel, Stockholm, Minamata, CBD, dan CITES.	BAB 9
Memorandum hukum	Legal memorandum	Dokumen internal yang menjawab satu pertanyaan hukum, dengan susunan baku: pertanyaan, jawaban singkat, duduk perkara, analisis, serta kesimpulan dan saran.	BAB 12
Mutu udara sasaran	Target air quality	Mutu udara yang ditetapkan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota apabila status mutu udara ambien di suatu wilayah tercemar (Pasal 184 ayat (3) PP 22/2021).	BAB 3, BAB 4

N

Istilah	English	Definisi	Bab
Ne bis in idem	Double jeopardy	Asas bahwa seseorang tidak dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Ia berlaku di dalam hukum pidana dan tidak menghalangi akumulasi sanksi administratif, perdata, dan pidana.	BAB 8
NIB	Business identification number	Nomor Induk Berusaha. SPPL dan standar penyimpanan limbah B3 bagi usaha wajib SPPL diintegrasikan ke dalamnya.	BAB 2, BAB 5
No harm	No-harm principle	Prinsip larangan merugikan: negara wajib memastikan kegiatan di bawah yurisdiksinya tidak merugikan lingkungan negara lain (Prinsip 21 Stockholm; Prinsip 2 Rio), berakar pada perkara Trail Smelter.	BAB 9
Nomor perkara	Case number	Kode register perkara yang memuat nomor urut, jenis perkara, tahun, dan pengadilan; misalnya Pdt.G untuk gugatan perdata, LH untuk lingkungan hidup, K untuk kasasi, dan PK untuk peninjauan kembali.	BAB 10
Non-derogable rights	Non-derogable rights	Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, yang dalam UUD 1945 hanya meliputi hak-hak dalam Pasal 28I ayat (1). Hak atas lingkungan hidup tidak termasuk di dalamnya.	BAB 6

P

Istilah	English	Definisi	Bab
Paksaan pemerintah	Bestuursdwang	Tindakan nyata pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan lingkungan, seperti penghentian produksi atau penutupan saluran pembuangan (Pasal 80). Ia dapat dijatuhkan tanpa teguran bila ancamannya sangat serius.	BAB 1, BAB 8
Pembangunan berkelanjutan	Sustainable development	Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Laporan Brundtland), yang dalam Pasal 1 angka 3 dirumuskan sebagai perpaduan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.	BAB 1, BAB 3, BAB 9
Pemrakarsa	Project proponent	Pelaku usaha atau instansi pemerintah yang merencanakan suatu kegiatan dan bertanggung jawab menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL.	BAB 3, BAB 5
Pemulihan fungsi lingkungan hidup	Environmental restoration	Kewajiban setiap pencemar atau perusak lingkungan melalui tahapan penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi (Pasal 54).	BAB 7, BAB 8
Penapisan	Screening	Proses menentukan apakah suatu rencana usaha wajib AMDAL, wajib UKL-UPL, atau cukup SPPL, dengan membaca daftar dalam Permen LHK 4/2021.	BAB 5
Pencegahan	Prevention principle	Prinsip yang mewajibkan negara bertindak sebelum kerugian terjadi apabila risikonya sudah diketahui, dalam bentuk kewajiban due diligence. Ia menangani risiko yang terbukti, berbeda dari kehati-hatian.	BAB 9
Pencemar membayar	Polluter pays principle	Asas bahwa penanggung jawab pencemaran atau kerusakan menanggung biaya pemulihan lingkungan (Penjelasan Pasal 2 huruf j; Prinsip 16 Deklarasi Rio). Ia diwujudkan melalui pemulihan (Pasal 82), ganti rugi (Pasal 87), dan dana penjaminan (Pasal 55).	BAB 1, BAB 7, BAB 9
Pencemaran lingkungan hidup	Environmental pollution	Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu (Pasal 1 angka 14). Kelima unsurnya harus terpenuhi seluruhnya.	BAB 4
Penghasil limbah B3	Waste generator	Setiap orang yang karena usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Tanggung jawabnya baru berpindah ketika limbah diserahkan kepada pihak yang memiliki Perizinan Berusaha.	BAB 2
Penjelasan	Elucidation	Bagian undang-undang yang menafsirkan norma batang tubuh. Menurut Lampiran II UU 12/2011 angka 177–178, penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum dan tidak boleh memuat norma.	BAB 1, BAB 7, BAB 10
Penyimpanan limbah B3	Hazardous waste storage	Kegiatan menyimpan limbah B3 sementara sebelum dikelola lebih lanjut, dengan batas waktu 90, 180, atau 365 hari menurut jumlah, kategori, dan sumbernya (Pasal 296 PP 22/2021).	BAB 2
Perizinan berusaha berbasis risiko	Risk-based business licensing	Sistem perizinan yang membedakan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi, kini diatur PP 28/2025. Tingkat risiko tidak identik dengan jalur dokumen lingkungan.	BAB 5
Persetujuan lingkungan	Environmental approval	Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui pemerintah (Pasal 1 angka 35 hasil perubahan). Ia menjadi prasyarat perizinan berusaha (Pasal 3 ayat (3) PP 22/2021).	BAB 1, BAB 2, BAB 5
Persetujuan teknis	Technical approval	Persetujuan pemerintah atas pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, atau pengelolaan limbah B3 bagi suatu usaha, yang dimuat dalam persetujuan lingkungan. Melaluinya baku mutu air limbah dapat diperketat kasus per kasus (Pasal 134 PP 22/2021).	BAB 3, BAB 4, BAB 5
Pertanggungjawaban korporasi	Corporate criminal liability	Penjatuhan tuntutan dan sanksi pidana kepada badan usaha dan/atau pemberi perintah atau pemimpin kegiatan bila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha (Pasal 116–119).	BAB 8
Pertimbangan hukum	Legal reasoning of the court	Bagian putusan yang memuat penalaran majelis hakim; hanya bagian ini, bersama amar, yang boleh dikutip sebagai pendirian pengadilan.	BAB 10
PFAS	Per- and polyfluoroalkyl substances	Kelompok ribuan senyawa berikatan karbon-fluor yang hampir tidak terurai (forever chemicals). Indonesia belum memiliki baku mutunya, sehingga kehadirannya dalam air belum dapat dibuktikan sebagai pencemaran.	BAB 2, BAB 4, BAB 11
PIC	Prior informed consent	Persetujuan atas dasar informasi awal: negara pengekspor limbah berbahaya wajib memperoleh persetujuan tertulis negara pengimpor sebelum pengapalan (Konvensi Basel).	BAB 2, BAB 9
POPs	Persistent organic pollutants	Bahan pencemar organik yang persisten: sangat lambat terurai, terakumulasi dalam rantai makanan, dan dapat berpindah jauh; diatur Konvensi Stockholm dalam Annex A, B, dan C.	BAB 2, BAB 9, BAB 11
Primum remedium	Primum remedium	Pandangan bahwa pidana dapat dijatuhkan langsung untuk pelanggaran serius yang menimbulkan akibat nyata, seperti delik materiil Pasal 98 dan 99.	BAB 8

R

Istilah	English	Definisi	Bab
Rantai perubahan	Amendment chain	Urutan instrumen yang mengubah, mencabut, atau memaknai ulang suatu peraturan. Menelusurinya sampai perubahan terakhir, termasuk putusan MK, adalah syarat sebelum mengutip.	BAB 1, BAB 2, BAB 10
Ringkasan kebijakan	Policy brief	Dokumen dua sampai empat halaman untuk pengambil keputusan yang bukan sarjana hukum: berjudul pernyataan, menyajikan masalah dengan angka, membandingkan pilihan, dan menutup dengan rekomendasi.	BAB 12
RKL-RPL	Environmental management and monitoring plans	Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dalam paket AMDAL. RKL menjawab apa yang dilakukan untuk mengendalikan dampak; RPL menjawab bagaimana mengetahui pengendalian itu berhasil.	BAB 5
RPPLH	Environmental protection and management plan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: perencanaan tertulis tentang potensi, masalah, dan upaya perlindungan lingkungan dalam kurun waktu tertentu (Pasal 1 angka 4), berjenjang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPPLH nasional ditetapkan melalui PP 26/2025.	BAB 3
RTRW dan RDTR	Spatial plans	Rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19).	BAB 3

S

Istilah	English	Definisi	Bab
Sanksi administratif	Administrative sanctions	Sanksi yang dijatuhkan pejabat pemerintahan dalam bentuk keputusan: teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, dan pencabutan Perizinan Berusaha (Pasal 82C; Pasal 508 PP 22/2021).	BAB 3, BAB 8
Self-purification	Self-purification	Kemampuan alami media lingkungan membersihkan diri, misalnya penguraian oleh bakteri di sungai. Kemampuan itu terbatas, dan daya tampung adalah sisa kapasitasnya.	BAB 3
SLAPP	Strategic lawsuit against public participation	Tindakan hukum untuk membungkam orang yang memperjuangkan kepentingan publik. Perlindungan terhadapnya diatur Pasal 66 sebagaimana dimaknai Putusan MK 119/PUU-XXIII/2025, Perma 1/2023, dan Permen LHK 10/2024.	BAB 1, BAB 6
Soft law	Soft law	Dokumen internasional yang tidak mengikat, seperti deklarasi konferensi, yang sering menjadi benih kewajiban setelah dimasukkan ke perjanjian atau diakui sebagai kebiasaan.	BAB 9
SPPL	Environmental management commitment statement	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha berdampak sangat kecil, yang diintegrasikan ke dalam NIB tanpa pemeriksaan substansi (Pasal 35 hasil perubahan).	BAB 2, BAB 5
Status mutu udara ambien	Ambient air quality status	Penetapan tercemar atau tidak tercemarnya udara suatu wilayah dengan membandingkan hasil pemantauan dengan nilai mutu udara yang ditetapkan (Pasal 184 PP 22/2021).	BAB 3, BAB 4

T

Istilah	English	Definisi	Bab
Tailing	Tailings	Sisa pengolahan bijih tambang. PP 22/2021 mengatur penempatannya di laut dengan syarat lokasi yang ketat (Pasal 392 dan 395).	BAB 1, BAB 4, BAB 7, BAB 10
Taksonomi	Taxonomy	Sistem klasifikasi kegiatan ekonomi menurut dampak lingkungannya agar label “hijau” memakai ukuran yang sama; di Indonesia disusun OJK. Ia kamus, bukan larangan.	BAB 11
Tanggung jawab mutlak	Strict liability	Tanggung jawab perdata tanpa perlu pembuktian kesalahan bagi kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius (Pasal 88). Penggugat tetap harus membuktikan kerugian dan hubungan kausal.	BAB 7, BAB 8, BAB 10, BAB 12
TCLP	Toxicity Characteristic Leaching Procedure	Prosedur pelindian karakteristik beracun untuk memprediksi potensi B3 terlepas dari suatu limbah, dengan ambang dalam Lampiran XI PP 22/2021.	BAB 2
Tenurial	Tenure	Berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah serta sumber daya di atasnya. Masyarakat adat yang belum diakui secara formal berada dalam posisi tenurial yang lemah.	BAB 6
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Environmental feasibility testing team	Lembaga penilai dokumen AMDAL yang menggantikan Komisi Penilai AMDAL, terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat (Pasal 24 hasil perubahan).	BAB 5
Tindakan tertentu	Specific performance	Kewajiban selain ganti rugi yang dapat dituntut atau diputuskan dalam perkara lingkungan, misalnya pemulihan fungsi lingkungan dan rehabilitasi ekosistem (Pasal 87 ayat (1)).	BAB 7, BAB 8, BAB 12

U

Istilah	English	Definisi	Bab
Uang paksa	Dwangsom	Pembayaran yang dapat ditetapkan pengadilan untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan (Pasal 87 ayat (3)); padanan perdata dari denda keterlambatan administratif.	BAB 1, BAB 8
Udara ambien	Ambient air	Udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer di wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 1 angka 42 PP 22/2021).	BAB 4
Uji karakteristik	Hazard characterisation test	Uji yang wajib dilakukan Menteri atas limbah di luar daftar Lampiran IX yang terindikasi berbahaya, untuk menetapkannya sebagai limbah B3 kategori 1, kategori 2, atau limbah nonB3 (Pasal 278 PP 22/2021).	BAB 2, BAB 11
Uji skala dan uji lokasi	Scale and location tests	Dua jalan menuju kewajiban AMDAL dalam Pasal 3 ayat (3) Permen LHK 4/2021: besaran usaha yang tercantum dalam daftar, dan lokasi di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.	BAB 5
UKL-UPL	Environmental management and monitoring efforts	Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha yang tidak berdampak penting (Pasal 34). Berbentuk formulir yang diperiksa, bukan diuji kelayakannya.	BAB 3, BAB 5
Ultimum remedium	Ultimum remedium	Asas bahwa pidana dipakai sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif gagal. Dalam UU 32/2009 asas ini hanya berlaku bagi delik formil Pasal 100.	BAB 8

---

Navigasi:

• ← BAB 12: Penyusunan Dokumen Hukum Lingkungan
• → Daftar Pustaka
• → Indeks
• ↑ Kembali ke Tinjauan Mata Kuliah

---

Buku Ajar Hukum Lingkungan | Glosarium